Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Pelajari Vonis Tiga Petinggi Sinarmas

Kompas.com - 13/03/2019, 21:35 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi vonis 1 tahun 8 bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap tiga petinggi Sinarmas.

Ketiganya terbukti menyuap empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan vonis tersebut guna menentukan langkah hukum berikutnya.

"Perihal berat ringannya, kurangnya, misalnya dari tuntutan yang diajukan dan juga pertimbangan-pertimbangan hukum yang lebih detail tentu saja kami akan melakukan analisis terlebih dahulu dengan waktu maksimal 7 hari sikap KPK akan disampaikan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/3/2019) malam.

Baca juga: Terdakwa Pejabat Sinarmas Merasa Anggota DPRD Kalteng Manfaatkan Fungsi Pengawasan

Febri mengatakan, pada dasarnya vonis terhadap ketiganya menunjukkan bahwa dakwaan KPK dinyatakan terbukti oleh majelis hakim.

"Itu satu hal penting saya kira dan KPK pasti menghormati putusan pengadilan," katanya.

Di sisi lain, KPK juga tak menutup kemungkinan mengembangkan perkara ini lebih jauh. Sebab, pengembangan perkara bisa dilakukan sepanjang ditemukan bukti-bukti yang cukup.

"Kalau pengembangan itu mungkin saja dilakukan. Ini sama untuk semua perkara, pengembangan itu bisa dilakukan terhadap perorangan bisa juga terhadap korporasi sepanjang memang ada bukti-bukti yang cukup terkait dengan perkara tersebut," kata dia.

Oleh karena itu, KPK juga mencermati fakta-fakta yang pernah muncul di persidangan ketiga orang tersebut.

Di sisi lain, KPK akan mencermati fakta-fakta persidangan terhadap terduga penerima suap, yaitu empat anggota DPRD Kalimantan Tengah.

"Nanti juga kami akan lihat fakta-fakta yang muncul di persidangan untuk pihak-pihak yang diduga sebagai penerima suap atau anggota DPRD tersebut," ujar dia.

Ketiga petinggi Sinarmas ini juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Ketiganya, yakni Edy Saputra Suradja selaku Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk. Edy juga menjabat Direktur/Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Kemudian, Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas.

Willy juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinarmas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Satu terdakwa lainnya, yakni Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Baca juga: Menyuap Anggota DPRD, Tiga Pejabat Sinarmas Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama 2,5 tahun. Ketiganya terbukti memberikan uang Rp 240 juta kepada anggota DPRD.

Adapun, anggota DPRD yang menerima suap, yakni Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Kalteng. Punding Ladewiq H Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng.

Kemudian, dua anggota Komisi B DPRD Kalteng, Edy Rosada dan Arisavanah. Keempatnya menjabat pada periode 2014-2019.

Kompas TV Pendiri Sinarmas Grup, Eka Tjipta Wijaya, meninggal dunia di usia 98 tahun, Sabtu (26/1). Jenazah Eka Tjipta disemayamkan di Rumah Duka Sentosa di lingkungan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto, Jakarta Pusat.<br /> <br /> Kondisi kesehatan Eka Tjipta sempat menurun, satu hari sebelum mengembuskan nafas terakhir pada Sabtu malam sekitar pukul 19:43 menit WIB.<br /> <br /> Menurut rencana jenazah Eka Tjipta akan dimakamkan di makam keluarga di daerah Karawang, Jawa Barat. Soal waktu pemakamannya, pihak keluarga hingga kini masih belum memberikan keputusan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com