Di Istana, Anies Kritik Sistem Perizinan "Online" Pemerintah Pusat

Kompas.com - 13/03/2019, 20:28 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengktitik sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang digagas pemerintah pusat.

Ia menyebut ada masalah dalam sistem perizinan usaha online itu sehingga tidak bisa diterapkan penuh di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Anies menanggapi keluhan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait belum berjalannya OSS di Ibu Kota.

Baca juga: Kapolda Metro: Pungli di Kemenhub karena Perizinan Online Dipersulit

"Tidak pantas saya balas-balasan dengan Pak Menko. Ada beberapa masalah dalam sistem OSS," kata Anies kepada wartawan usai menghadiri acara penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Namun Anies enggan menjelaskan lebih jauh masalah yang ia maksud kepada awak media.

"Saya enggak mau jelaskan di media. Kalau saya jelaskan memalukan. Cukup sampai di situ. Kalau mau buka-bukaan, malu nanti," kata Anies.

Baca juga: PTSP Jakarta Utara Layani Perizinan di 18 Ruang Publik

Oleh karena masalah itu lah, Pemprov DKI Jakarta tetap menggunakan sistem perizinan online sendiri yang bernama JakEVO.

Kendati demikian, Anies memastikan bahwa sistem JakEVO tetap akan berkesinambungan dengan sistem OSS. Anies juga mengaku sudah bertemu dengan Darmin untuk membicarakan masalah ini.

"Karena itu kemarin disepakati masuknya setiap orang lewat OSS. Tapi begitu login, dikirim ke sistem kita, prosesnya di kita, kirim balik ke OSS," ujar mantan Menteri Pendidikan ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Nasional
Kadiv Humas Polri Sebut Tak Lama Lagi Kursi Kabareskrim Terisi

Kadiv Humas Polri Sebut Tak Lama Lagi Kursi Kabareskrim Terisi

Nasional
Laode M Syarif Berharap MK Terima Uji Materi UU KPK yang Diajukan Pimpinan KPK

Laode M Syarif Berharap MK Terima Uji Materi UU KPK yang Diajukan Pimpinan KPK

Nasional
Hindari Perpecahan, Ketua DPP Sebut Pemilihan Ketum Golkar lewat Musyawarah

Hindari Perpecahan, Ketua DPP Sebut Pemilihan Ketum Golkar lewat Musyawarah

Nasional
Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X