Pengusaha Meubel Minta Jokowi Tidak Lakukan Dosa Ini...

Kompas.com - 13/03/2019, 19:36 WIB
Presiden Joko Widodo saat meninjau Indonesia-International Furniture Expo 2019 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat meninjau Indonesia-International Furniture Expo 2019 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pelaku industri mebel dan kerajinan di Indonesia tidak setuju apabila pemerintah Indonesia mengekspor rotan.

Ketua Himpunan  Industri Mebel dan  Kerajinan Indonesia (HMKI) Soenoto mengatakan bahwa pemerintah lebih baik mendorong hilirisasi produk rotan dibandingkan mengekspornya dalam bentuk bahan baku.

"Jangan kita ini semangat ekspor bahan baku. Yang mesti diekspor, barang jadinya, supaya memiliki nilai tambah," ujar Soenoto di dalam acara Indonesia-International Furniture Expo 2019 di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Soenoto  mengatakan, salah  satu yang  dapat dikerjakan adalah mengundang investor untuk menanamkan modal di industri pengolahan rotan.

Baca juga: Saat Jokowi Curhat soal Anak-anaknya yang Tak Meneruskan Usaha Meubel

"Kerja sama kan bisa. Bagi bagi kerjaannya. Misalnya kita yang buat rangkanya, mereka yang finishing dengan segala warna menurut kehendak pasar," ujar dia.

Dengan mendorong  hilirisasi  produk rotan  dalam negeri, Soenoto mengatakan, banyak manfaat yang diperoleh rakyat. Salah satu yang paling berdampak adalah terbukanya lapangan kerja.

"Yang tidak kalah penting, meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Ini adalah salah satu cara Indonesia tampil di pentas furniture dunia, yakni melalui rotan," ujar Soenoto.

"Kayu sintetis, besi, plastik, segala macam, setiap negara bisa bikin. Tapi kalau rotan, hanya Indonesia yang punya. Oleh karena itu, harus digarap serius," lanjut dia.

Soenoto pun meminta berpikir  dua kali lagi soal  wacana ekapor rotan.

"Wacana ekspor bahan baku, baik rotan maupun kayu, ya HMKI telah bersikap, baru niat (ekspor) saja, itu adalah dosa. Kalau sudah direncanakan, itu dosa besar dan kalau sudah diimplementasikan, itu dosa yang tidak terampuni," ujar Soenoto.



Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Nasional
Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Nasional
Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X