Pengusaha Meubel Minta Jokowi Tidak Lakukan Dosa Ini...

Kompas.com - 13/03/2019, 19:36 WIB
Presiden Joko Widodo saat meninjau Indonesia-International Furniture Expo 2019 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat meninjau Indonesia-International Furniture Expo 2019 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pelaku industri mebel dan kerajinan di Indonesia tidak setuju apabila pemerintah Indonesia mengekspor rotan.

Ketua Himpunan  Industri Mebel dan  Kerajinan Indonesia (HMKI) Soenoto mengatakan bahwa pemerintah lebih baik mendorong hilirisasi produk rotan dibandingkan mengekspornya dalam bentuk bahan baku.

"Jangan kita ini semangat ekspor bahan baku. Yang mesti diekspor, barang jadinya, supaya memiliki nilai tambah," ujar Soenoto di dalam acara Indonesia-International Furniture Expo 2019 di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Soenoto  mengatakan, salah  satu yang  dapat dikerjakan adalah mengundang investor untuk menanamkan modal di industri pengolahan rotan.

Baca juga: Saat Jokowi Curhat soal Anak-anaknya yang Tak Meneruskan Usaha Meubel

"Kerja sama kan bisa. Bagi bagi kerjaannya. Misalnya kita yang buat rangkanya, mereka yang finishing dengan segala warna menurut kehendak pasar," ujar dia.

Dengan mendorong  hilirisasi  produk rotan  dalam negeri, Soenoto mengatakan, banyak manfaat yang diperoleh rakyat. Salah satu yang paling berdampak adalah terbukanya lapangan kerja.

"Yang tidak kalah penting, meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Ini adalah salah satu cara Indonesia tampil di pentas furniture dunia, yakni melalui rotan," ujar Soenoto.

"Kayu sintetis, besi, plastik, segala macam, setiap negara bisa bikin. Tapi kalau rotan, hanya Indonesia yang punya. Oleh karena itu, harus digarap serius," lanjut dia.

Soenoto pun meminta berpikir  dua kali lagi soal  wacana ekapor rotan.

"Wacana ekspor bahan baku, baik rotan maupun kayu, ya HMKI telah bersikap, baru niat (ekspor) saja, itu adalah dosa. Kalau sudah direncanakan, itu dosa besar dan kalau sudah diimplementasikan, itu dosa yang tidak terampuni," ujar Soenoto.





Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X