Di Depan Jokowi, Ketua KPK Minta Pemerintah Tak Bentuk Lembaga Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap pemerintah tak membentuk organisasi atau lembaga baru. Menurut Agus, organisasi pemerintahan yang ramping sangat penting bagi menciptakan iklim pencegahan korupsi.

"Terakhir reformasi birokrasi, sangat penting dan kami sangat berharap, betul-betul berharap tidak ada penambahan organisasi baru," kata Agus dalam acara penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Hadir dalam acara itu Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri kabinet kerja dan kepala daerah. Hadir pula Jaksa Agung HM Prasetyo dan perwakilan dari Polri.

Baca juga: Sepanjang 2018, ICW Catat 26 Narapidana Kasus Korupsi Ajukan PK

Ditemui wartawan usai acara, Agus mengelaborasi lebih jauh mengenai alasannya berharap pemerintah tak menciptakan lembaga baru. Agus melihat, organisasi pemerintah yang ada saat ini sudah terlalu banyak dan tumpang tindih.

"Yang ada sekarang kalau menurut saya kebanyakan, tumpang tindihnya terjadi. Apa tidak bisa kemudian di-right sizing?" kata Agus.

Agus mencontohkan Amerika Serikat yang hanya memiliki 17 menteri. Sementara Indonesia memiliki 34 kementerian. Belum lagi jika ditambah dengan lembaga-lembaga non kementerian, maka Agus menyebut jumlahnya bisa mencapai 85 organisasi.

Kementerian dan lembaga itu mempunyai fungsi yang tumpang tindih. Misalnya Agus mencatat ada empat organisasi yang mengurusi pegawai negeri sipil.

Empat organisasi itu yakni Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Apa tidak bisa sih itu misalkan satu kementerian ministry of personnel management, itu jadi deputi-deputinya. Jadi right sizing juga harus dilakukan," kata Agus.

Agus meyakini, dengan organisasi yang ramping, maka kerja pemerintah akan lebih efektif. Pencegahan terhadap korupsi juga bisa lebih dilakukan secara maksimal.

"Kalau kamu punya organisasi ramping, personelnya sedikit, performance lembaga maupun orang bisa diukur dengan baik, kan tujuannya perbaikan performance, perbaikan layanan, mudah-mudahan kan bisa memberikan remunerasi yang cukup," kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Rakyat Tak Sabar Menantikan Indonesia Bebas Korupsi

Adapun Presiden Jokowi baru-baru ini mengungkapkan keinginan untuk menambah dua kementerian baru di kabinetnya, yakni menteri investasi dan menteri ekspor. Keinginan itu muncul lantaran nilai investasi dan ekspor di Indonesia masih kalah dari negara tetangga.

"Dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki Menteri Investasi dan Menteri Ekspor. Dua menteri. Tapi nanti kalau sudah ada menteri juga enggak nendang yang salah kita semuanya," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang Selatan, Selasa (12/3/2019).