Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-Ma'ruf Janjikan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak

Kompas.com - 13/03/2019, 18:17 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ida Fauziah menyebut, salah satu program paslon nomor urut 01 adalah terkait sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak.

Program tersebut diangkat lantaran selama ini kegagalan tumbuh kembang anak menjadi ancaman utama terhadap kualitas warga negara Indonesia dan ancaman kemampuan daya saing masyarakat.

"Apa yang kita lakukan? Di antaranya adalah mempercepat pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, kemudian memperbaiki pola asuh keluarga, memperbaiki fasilitas air bersih, dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya anak," kata Ida saat memaparkan visi-misi Jokowi-Ma'ruf terkait perlindungan anak, di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Baca juga: Alumni Jogja Gelar Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf Amin

Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ida Fauziah, di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ida Fauziah, di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).
Ida memaparkan, ada empat program prioritas yang nantinya dijalankan Kementerian Kesehatan, yaitu percepatan penurunan kematian ibu dan kematian bayi.

Lalu, perbaikan gizi khususnya anak-anak yang mengalami stunting, kemudian penurunan prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular. 

Ada juga program berupa pengimplementasian gerakan pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai langkah preventif dan edukatif.

Program lain yang juga diangkat Jokowi-Ma'ruf ialah penguatan kapasitas Posyandu, pembentukan usaha-usaha menjadi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Ida mengatakan, melalui program-program tersebut angka stunting dapat semakin diturunkan.

"Kita berkomitmen dari sekarang 30,8 persen kita 2019 ini berharap bisa turun menjadi 28 persen. Jadi kita punya capaian yang jelas, pada akhirnya kemudian jangan boleh ada anak Indonesia yang mengalami stunting," ujar dia.

Baca juga: Pesantren Lirboyo Terbitkan Maklumat Para Kiai untuk Dukung Jokowi-Maruf

Program ini sebelumnya telah diimplementasikan dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, dan akan dipertajam jika Jokowi terpilih lagi.

Paling penting, kata Ida, membangun Indonesia maju dengan menyiapkan tumbuh kembang anak.

"Yang ingin kita tuju adalah Indonesia maju. Indonesia maju yang tentu saja membutuhkan prasyarat yang cukup untuk menjadikan Indonesia maju, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya," tandasnya.

Kompas TV Jelang penyelenggaraan debat ketiga, calon wakil presiden nomor urut 01, Ma&#39;ruf Amin mengaku siap menghadapi debat. Ma&#39;ruf mengatakan tengah menggandeng sejumlah ahli untuk memantapkan persiapannya menghadapi debat. Hal ini disampaikan Ma&rsquo;ruf usai berkunjung ke rumah duka salah satu kerabat di Pejompongan, Jakarta Pusat. Ma&#39;ruf menambahkan tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi debat ketiga ini. Pendamping calon presiden Joko Widodo itu juga mengaku akan menyinggung soal program kerja yang diusungnya seperti program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Tak hanya itu, Ma&#39;ruf juga akan mengikuti simulasi debat yang dibantu tim kampanye nasional. #MarufAmin #KampanyeMarufAmin #DebatKetigaCawapres<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com