Masyarakat Diingatkan Hati-hati Berbicara jika Belum Tahu Isi RUU PKS

Kompas.com - 13/03/2019, 07:30 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati ketika berbicara mengenai hal yang belum diketahui pasti.

Hal ini disampaikan ketika ditanya kejadian seorang ustaz yang menuding Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan melegalkan zina.

"Prinsipnya semua orang harus berhati-hati karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu sendiri kan belum dibahas di DPR. Artinya pemerintah dan DPR belum memutuskan, belym diawali dg rapat kerja," ujar Nasir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

"Kami mengimbau kepada semua, kalau memang belum mengetahui pokok persoalan lebih baik menghindari memberikan opini," tambah dia.


Baca juga: Politisi Gerindra Minta Ormas Bantu Yakinkan Anggota DPR soal Pentingnya RUU PKS

 

Apalagi, jika opini tersebut menyudutkan salah satu pihak. Nasir mengatakan pesan ini ditujukan untuk semua. Menurut dia, opini semacam itu bisa membuat suasana tidak kondusif.

Terlebih lagi, isu yang dibahas begitu sensitif. Nasir mengatakan, masalah perundangan sebaiknya dipercayakan kepada DPR dan pemerintah.

Meski demikian, dia bisa memahami kegelisahan sejumlah pihak atas RUU ini.

"Pak Jokowi kan sekarang posisinya bisa sebagai presiden dan capres. Wajar kalau Beliau khawatir ada suatu RUU yang menurut dia tidak sejalan dengan keyakinan atau norma agama yang dia yakini. Jadi wajar saja dan tidak perlu lah Beliau minta maaf ke Presiden," kata dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Close Ads X