Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Menguji Sang Wakil di Debat Ketiga

Kompas.com - 13/03/2019, 07:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


MASALAH defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi salah satu isu krusial yang akan diangkat pada debat pemilihan presiden ketiga pada 17 Maret 2019. Debat yang diikuti oleh calon wakil presiden ini bertemakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Defisit anggaran BPJS Kesehatan telah menjadi persoalan menahun sejak PT Askes (Persero) beralih menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014.

Pada tahun pertama, 2014, defisit anggaran mencapai Rp 3,8 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp 5,9 triliun pada 2015, dan terus naik menjadi Rp 9 triliun pada 2016; Rp 9,75 triliun pada 2017; dan melonjak menjadi Rp 16,5 triliun pada 2018.

Masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan tak pelak menjadi salah satu isu “seksi” yang diangkat dalam kampanye pemilihan presiden, khususnya oleh kubu penantang. Menurut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, defisit anggaran BPJS Kesehatan akibat kesalahan tata kelola dan cara berpikir.

Karena itu, seperti diutarakan anggota tim kesehatan BPN, Hermawan Saputra, Prabowo dan Sandiaga akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan jika terpilih menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Perdebatan antara kedua kubu mengenai defisit anggaran BPJS Kesehatan ini akan diangkat pada panggung Satu Meja The Forum yang disiarkan langsung di Kompas TV, Rabu (13/6), pukul 20.00 WIB.

Pangkal masalah defisit BPJS

Anggaran BPJS Kesehatan menggunakan prinsip anggaran berimbang, yakni pos pengeluaran sama dengan pos pendapatan. Namun, yang terjadi selama ini adalah pos pengeluaran, yaitu klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, selalu lebih besar dari pendapatan, yakni iuran yang diterima dari peserta. Sederhananya, besar pasak dari pada tiang.

Menurut Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, setengah dari total 204,4 jiwa peserta BPJS Kesehatan (hingga September 2018), adalah masyarakat miskin yang merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Iuran tersebut, yang dibayaran pemerintah melalui APBN atau pemerintah daerah melalui APBD, hanya sebesar Rp 25.500 per bulan. Menurut Fachmi, titik permasalahan defisit anggaran terletak pada besaran iuran yang belum sesuai dengan perhitungan aktuaria.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai besaran iuran yang murah menjadi petaka bagi keuangan BPJS Kesehatan. Saat ini, iuran kelas I, II, dan III BPJS Kesehatan masing-masing sebesar Rp 80 ribu, Rp 51 ribu, dan Rp 25.500.

Sementara, nyaris semua penyakit ditanggung BPJS Kesehatan. Merujuk pada Peraturan Menkes Nomor 28 Tahun 2014, sebanyak 155 penyakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan bagi peserta kelas I.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan masalah iuran yang rendah bagaikan buah simalakama. Pemerintah tidak mau menyesuaikan tarif iuran BPJS Kesehatan menjelang tahun politik.

Padahal, berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, penyesuaian tarif iuran perlu dilakukan dua tahun sekali. Kenaikan terakhir iuran BPJS Kesehatan terjadi pada 1 April 2016 silam.

Selain iuran yang rendah, masalah tunggakan iuran peserta juga punya andil terhadap defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Menurut data BPJS Watch, tunggakan iuran peserta baik mandiri maupun korporasi (termasuk BUMN), hingga 31 Mei 2018 mencapai Rp 3,4 triliun. Di luar itu, juga masih ada masalah pemerintah daerah yang menunggak Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yakni iuran peserta PBI yang berasal dari APBD.

Pengangguran dan ketenagakerjaan

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan akan menjadi isu hangat lainnya pada panggung debat pilpres ketiga. Masalah ini juga akan dibahas pada program talkshow Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (13/3) pukul 20.00 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran terbuka mengalami penurunan sebanyak 40.000 orang dari 7,04 juta pada 2017 menjadi 7 juta pada 2018.

Ironisnya, mayoritas pengangguran tersebut merupakan lulusan SMK yang sebesar 11,24 persen. Melihat fenomena ini, bisa disimpulkan arah pendidikan vokasi belum mampu menjawab kebutuhan industri.

Adu program untuk mengatasi masalah pengangguran pun ramai dibahas oleh kedua kubu. Capres petahana Joko Widodo memperkenalkan Kartu Prakerja yang diklaim akan mampu menjembatani para pencari kerja dengan dunia industri. Sementara kubu penantang berencana membawa program OK OCE ke tingkat nasional sebagai solusi mengatasi pengangguran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com