Menguji Sang Wakil di Debat Ketiga

Kompas.com - 13/03/2019, 07:15 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.


MASALAH defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan menjadi salah satu isu krusial yang akan diangkat pada debat pemilihan presiden ketiga pada 17 Maret 2019. Debat yang diikuti oleh calon wakil presiden ini bertemakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Defisit anggaran BPJS Kesehatan telah menjadi persoalan menahun sejak PT Askes (Persero) beralih menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014.

Pada tahun pertama, 2014, defisit anggaran mencapai Rp 3,8 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp 5,9 triliun pada 2015, dan terus naik menjadi Rp 9 triliun pada 2016; Rp 9,75 triliun pada 2017; dan melonjak menjadi Rp 16,5 triliun pada 2018.


Masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan tak pelak menjadi salah satu isu “seksi” yang diangkat dalam kampanye pemilihan presiden, khususnya oleh kubu penantang. Menurut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, defisit anggaran BPJS Kesehatan akibat kesalahan tata kelola dan cara berpikir.

Karena itu, seperti diutarakan anggota tim kesehatan BPN, Hermawan Saputra, Prabowo dan Sandiaga akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan jika terpilih menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Perdebatan antara kedua kubu mengenai defisit anggaran BPJS Kesehatan ini akan diangkat pada panggung Satu Meja The Forum yang disiarkan langsung di Kompas TV, Rabu (13/6), pukul 20.00 WIB.

Pangkal masalah defisit BPJS

Anggaran BPJS Kesehatan menggunakan prinsip anggaran berimbang, yakni pos pengeluaran sama dengan pos pendapatan. Namun, yang terjadi selama ini adalah pos pengeluaran, yaitu klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, selalu lebih besar dari pendapatan, yakni iuran yang diterima dari peserta. Sederhananya, besar pasak dari pada tiang.

Menurut Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, setengah dari total 204,4 jiwa peserta BPJS Kesehatan (hingga September 2018), adalah masyarakat miskin yang merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Iuran tersebut, yang dibayaran pemerintah melalui APBN atau pemerintah daerah melalui APBD, hanya sebesar Rp 25.500 per bulan. Menurut Fachmi, titik permasalahan defisit anggaran terletak pada besaran iuran yang belum sesuai dengan perhitungan aktuaria.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai besaran iuran yang murah menjadi petaka bagi keuangan BPJS Kesehatan. Saat ini, iuran kelas I, II, dan III BPJS Kesehatan masing-masing sebesar Rp 80 ribu, Rp 51 ribu, dan Rp 25.500.

Sementara, nyaris semua penyakit ditanggung BPJS Kesehatan. Merujuk pada Peraturan Menkes Nomor 28 Tahun 2014, sebanyak 155 penyakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan bagi peserta kelas I.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan masalah iuran yang rendah bagaikan buah simalakama. Pemerintah tidak mau menyesuaikan tarif iuran BPJS Kesehatan menjelang tahun politik.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Close Ads X