Menguji Sang Wakil di Debat Ketiga

Kompas.com - 13/03/2019, 07:15 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.


MASALAH defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan menjadi salah satu isu krusial yang akan diangkat pada debat pemilihan presiden ketiga pada 17 Maret 2019. Debat yang diikuti oleh calon wakil presiden ini bertemakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Defisit anggaran BPJS Kesehatan telah menjadi persoalan menahun sejak PT Askes (Persero) beralih menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014.

Pada tahun pertama, 2014, defisit anggaran mencapai Rp 3,8 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp 5,9 triliun pada 2015, dan terus naik menjadi Rp 9 triliun pada 2016; Rp 9,75 triliun pada 2017; dan melonjak menjadi Rp 16,5 triliun pada 2018.

Masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan tak pelak menjadi salah satu isu “seksi” yang diangkat dalam kampanye pemilihan presiden, khususnya oleh kubu penantang. Menurut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, defisit anggaran BPJS Kesehatan akibat kesalahan tata kelola dan cara berpikir.

Karena itu, seperti diutarakan anggota tim kesehatan BPN, Hermawan Saputra, Prabowo dan Sandiaga akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan jika terpilih menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Perdebatan antara kedua kubu mengenai defisit anggaran BPJS Kesehatan ini akan diangkat pada panggung Satu Meja The Forum yang disiarkan langsung di Kompas TV, Rabu (13/6), pukul 20.00 WIB.

Pangkal masalah defisit BPJS

Anggaran BPJS Kesehatan menggunakan prinsip anggaran berimbang, yakni pos pengeluaran sama dengan pos pendapatan. Namun, yang terjadi selama ini adalah pos pengeluaran, yaitu klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, selalu lebih besar dari pendapatan, yakni iuran yang diterima dari peserta. Sederhananya, besar pasak dari pada tiang.

Menurut Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, setengah dari total 204,4 jiwa peserta BPJS Kesehatan (hingga September 2018), adalah masyarakat miskin yang merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Iuran tersebut, yang dibayaran pemerintah melalui APBN atau pemerintah daerah melalui APBD, hanya sebesar Rp 25.500 per bulan. Menurut Fachmi, titik permasalahan defisit anggaran terletak pada besaran iuran yang belum sesuai dengan perhitungan aktuaria.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai besaran iuran yang murah menjadi petaka bagi keuangan BPJS Kesehatan. Saat ini, iuran kelas I, II, dan III BPJS Kesehatan masing-masing sebesar Rp 80 ribu, Rp 51 ribu, dan Rp 25.500.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X