BPN Kaget Bawaslu Putuskan Camat di Makassar Tak Langgar UU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hanafi Rais, mempertanyakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan yang memutuskan bahwa video pernyataan dukungan 15 camat di Makassar tidak melanggar Undang-Undang Pemilu.

Hanafi mengaku kaget ketika mengetahui putusan tersebut.

"Saya agak kaget karena jelas-jelas di video itu kan camat apalagi berseragam itu melakukan deklarasi dukungan ya. Saya enggak habis pikir kenapa itu dianggap tidak melanggar. Jadi bagi saya ini masih jadi tanda tanya besar, walaupun Bawaslu sudah menyatakan demikian," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: Syahrul Limpo Sebut Video Dukungan 15 Camat ke Capres Sudah Diedit

Hanafi mengatakan, selama ini pihaknya sudah mencoba percaya kepada penyelenggara dan pengawas pemilu. Namun, putusan Bawaslu ini dinilainya tak sesuai.

"Saya kira lama kelamaan mereka akan kecewa dan saya meyakini masyarakat akan memberi hukuman pada mereka yang curang di bilik suara nanti dengan memilih Prabowo-Sandi," kata dia.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan merampungkan hasil penyelidikannya terkait video viral 'saya camat' di Makassar, Senin (11/3/2019).

Baca juga: Ketua DPR Minta Bawaslu Serius Selidiki 15 Camat Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas

Hasilnya, 15 camat di Makassar yang dilaporkan ke Bawaslu RI, Bawaslu Sulsel, dan Bawaslu Kota Makassar tidak terbukti melanggar Undang-Undang Pemilu.

"Semua pembahasan tentu ada dinamikanya, pada akhirnya kami mengambil kesimpulan, pertama, camat-camat yang diadukan itu diduga melakukan pelanggaran hukum lainnya, artinya bukan hukum pemilu," kata Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi, Senin (11/3/2019).

"Untuk itu kami rekomendasikan ke Komisi ASN (aparatur sipil negara). Kedua, keputusannya bahwa dari aspek dugaan tindak pidana pemilu itu tidak memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut," tambah Arumahi.