Kompas.com - 12/03/2019, 20:09 WIB
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan ada upaya delegitimasi dari sejumlah pihak yang berdampak pada persepsi publik terhadap integritas KPU.

Hal ini dibuktikan dengan hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Minggu (10/3/2019).

Hasil survei menunjukan bahwa ada 11 persen responden yang menyatakan kurang yakin KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai aturan. Bahkan, sebanyak 1 persen responden menyatakan tidak yakin.

Ada pula 4 persen responden yang percaya terhadap hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos.

Baca juga: Survei SMRC: Banyak Pemilih Prabowo Kurang Percaya Profesionalitas KPU

"(Hoaks) tujuh kontainer surat suara itu ternyata ada yang mempercayai 4 persen, itu total kira-kira hampir 7,7 juta orang angka absolutnya. Berarti besar sekali yang percaya isu 7 kontainer, itu berarti proses delegitimasinya berhasil untuk sebagian orang," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Meskipun informasi itu telah terbukti hoaks, tetap ada sejumlah pihak yang tetap percaya informasi tersebut dan menganggap hal itu sebagai suatu kebenaran. Informasi bohong ini bahkan terus menyebar hingga ke kalangan 'akar rumput'.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika hal ini terjadi terus menerus, dikhawatirkan fenomena yang semula hoaks justru akan menjadi suatu kebenaran.

"Adagium kebohongan yang terus-menerus direproduksi dalam politik itu kadang-kadang akan bisa jadi kebenaran, itu betul nyata," ujar Pramono.

Baca juga: KPU Minta Pemilih Kantongi Nama Capres dan Caleg Sebelum ke TPS

Menurut Pramono, fenomena ini berbahaya bagi penyelenggara maupun tahapan pemilu.

Sebagian pemilih percaya pada informasi yang salah, padahal, demokrasi yang baik adalah jika pemilih terinformasi dengan baik dan benar.

Tak hanya hoaks, ada upaya delegitimasi dengan cara yang lain yang seolah-olah memposisikan KPU sebagai lembaga yang curang. Ada pula tuduhan-tuduhan lain terkait tahapan dan penyelenggara pemilu yang tidak berdasar.

Pramono berterima kasih jika ada pihak yang mengawasi kinerja KPU, tetapi, menurut dia, kontrol bukan berarti menuduhkan hal yang tidak ada dasarnya.

"Kelihatan sekali ada upaya sistematis untuk medeligitimasi KPU atau penyelenggara pemilu secara umum, dengan cara menuduhkan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh KPU atau mendisinformasi hal-hal yang dilakukan oleh KPU," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Nasional
Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Nasional
Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Nasional
Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Nasional
Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Nasional
12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.