Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Ada Upaya Mendelegitimasi Kami dengan Hoaks dan Tuduhan

Kompas.com - 12/03/2019, 20:09 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan ada upaya delegitimasi dari sejumlah pihak yang berdampak pada persepsi publik terhadap integritas KPU.

Hal ini dibuktikan dengan hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Minggu (10/3/2019).

Hasil survei menunjukan bahwa ada 11 persen responden yang menyatakan kurang yakin KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai aturan. Bahkan, sebanyak 1 persen responden menyatakan tidak yakin.

Ada pula 4 persen responden yang percaya terhadap hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos.

Baca juga: Survei SMRC: Banyak Pemilih Prabowo Kurang Percaya Profesionalitas KPU

"(Hoaks) tujuh kontainer surat suara itu ternyata ada yang mempercayai 4 persen, itu total kira-kira hampir 7,7 juta orang angka absolutnya. Berarti besar sekali yang percaya isu 7 kontainer, itu berarti proses delegitimasinya berhasil untuk sebagian orang," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Meskipun informasi itu telah terbukti hoaks, tetap ada sejumlah pihak yang tetap percaya informasi tersebut dan menganggap hal itu sebagai suatu kebenaran. Informasi bohong ini bahkan terus menyebar hingga ke kalangan 'akar rumput'.

Jika hal ini terjadi terus menerus, dikhawatirkan fenomena yang semula hoaks justru akan menjadi suatu kebenaran.

"Adagium kebohongan yang terus-menerus direproduksi dalam politik itu kadang-kadang akan bisa jadi kebenaran, itu betul nyata," ujar Pramono.

Baca juga: KPU Minta Pemilih Kantongi Nama Capres dan Caleg Sebelum ke TPS

Menurut Pramono, fenomena ini berbahaya bagi penyelenggara maupun tahapan pemilu.

Sebagian pemilih percaya pada informasi yang salah, padahal, demokrasi yang baik adalah jika pemilih terinformasi dengan baik dan benar.

Tak hanya hoaks, ada upaya delegitimasi dengan cara yang lain yang seolah-olah memposisikan KPU sebagai lembaga yang curang. Ada pula tuduhan-tuduhan lain terkait tahapan dan penyelenggara pemilu yang tidak berdasar.

Pramono berterima kasih jika ada pihak yang mengawasi kinerja KPU, tetapi, menurut dia, kontrol bukan berarti menuduhkan hal yang tidak ada dasarnya.

"Kelihatan sekali ada upaya sistematis untuk medeligitimasi KPU atau penyelenggara pemilu secara umum, dengan cara menuduhkan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh KPU atau mendisinformasi hal-hal yang dilakukan oleh KPU," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Nasional
Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com