Kuasa Hukum Novel Minta KPK Tangani Kasus Penyiraman Air Keras

Kompas.com - 12/03/2019, 19:45 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan menjawab pertanyaan wartawan saat peluncuran Jam Waktu Novel di gedung KPK, Selasa (11/12/2018). Menyambut Hari HAM Internasional, Wadah Pegawai KPK meluncurkan Jam Waktu Novel sebagai pengingat bagi penegak hukum untuk membongkar kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. Hafidz Mubarak APenyidik KPK Novel Baswedan menjawab pertanyaan wartawan saat peluncuran Jam Waktu Novel di gedung KPK, Selasa (11/12/2018). Menyambut Hari HAM Internasional, Wadah Pegawai KPK meluncurkan Jam Waktu Novel sebagai pengingat bagi penegak hukum untuk membongkar kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Novel Baswedan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangani kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel.

Kuasa hukum menganggap kasus tersebut tergolong sebagai obstruction of justice, atau tindakan menghalangi penegakan hukum KPK.

"Kami sudah melaporkan ke KPK terkait dugaan obstruction of justice, yang kami nilai ada dalam kasus Novel. Kami minta tindak lanjut dari Pimpinan KPK," ujar kuasa hukum Novel Arif Maulana dalam jumpa pers peringatan 700 hari kasus Novel di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: 700 Hari Kasus Novel Belum Terungkap, Kerja Tim Gabungan Dipertanyakan

Alghiffari Aqsa, yang juga anggota tim kuasa hukum Novel mengatakan, cara ini adalah salah satu solusi untuk menuntaskan kasus penyerangan.

Kuasa hukum Novel mengkritik kinerja Polri yang belum menunjukkan hasil, meski kasus penyiraman air keras telah 700 hari berlalu.

Aktivs dan pegawai KPK menggelar jumpa pers terkait 700 hari penyerangan terhadap Novel Baswedan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/3/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Aktivs dan pegawai KPK menggelar jumpa pers terkait 700 hari penyerangan terhadap Novel Baswedan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Alghiffari mengatakan, tim kuasa hukum Novel tidak dapat berharap banyak pada tim gabungan yang sudah dibentuk Polri pada Januari 2019 lalu. Tim yang dibentuk Polri dianggap tidak independen.

Apalagi, menurut Alghiffari, temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan ada abuse of process atau penyalahgunaan yang dilakukan penyidik Kepolisian dalam penanganan kasus Novel.

Baca juga: 700 Hari Kasus Novel Baswedan Belum Juga Terungkap, Ini Kata Timses Jokowi-Maruf

"Seharusnya petinggi Polri memberikan sanksi pada penyidik yang melanggar. Ini semakin menguatkan bahwa kami tidak percaya dengan tim gabungan Polri," kata Alghif.

Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal seusai menjalankan shalat subuh di masjid dekat kediamannya, pada 11 April 2017 lalu. Hingga lebih dari setahun, kasus tersebut belum juga tuntas.

Sampai saat ini, belum ada satupun terduga pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Nasional
Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

Nasional
Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Nasional
Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Nasional
Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Nasional
Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Nasional
Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Nasional
Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Nasional
Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Nasional
BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

Nasional
Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Nasional
Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Nasional
7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar 'Swab Test' dalam 2 Tahap

7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar "Swab Test" dalam 2 Tahap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X