Kaji Skema Pendanaan, Satgas KPK Kunjungi 4 Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan tugas pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengunjungi partai-partai politik pada pekan ini.

Pada hari ini, Selasa (12/3/2019), Satgas KPK berkunjung ke 4 partai politik, yaitu PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Gerindra.

"Tim akan didampingi oleh Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan atau Direktur Dikyanmas Giri Suprapdiono," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3/2019).

Dalam pertemuan dengan partai, Satgas KPK berdiskusi soal perbaikan pendanaan partai politik.

Baca juga: Reformasi Pendanaan Parpol Dinilai Bisa Cegah Potensi Korupsi

Febri menjelaskan, perbaikan pendanaan ini akan dilihat dengan menghitung dana rasional yang dibutuhkan oleh partai dalam operasionalnya.

Kedua, KPK bersama partai juga akan membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana partai.

"Karena uang yang digunakan itu adalah uang dari masyarakat. Kami akan duduk, tim KPK akan datang dan diskusi bersama unsur-unsur DPP di parpol," ujar Febri.

Menurut Febri, salah satu akar persoalan korupsi politik yang mengemuka dalam diskusi sebelumnya bersama parpol adalah biaya politik yang cukup tinggi.

"Dalam konteks itulah KPK mendekati dari perspektif pencegahan selain upaya penindakan yang dilakukan selama ini," kata dia.

Baca juga: Sudirman Said Usulkan Pendanaan Parpol dengan Dana Publik

Sebelumnya, Febri mengatakan, dalam kajian ini, KPK bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk menggali lebih jauh persoalan pendanaan politik.

Pihak partai nantinya diminta menunjukkan data terkini kebutuhan rill operasional partai ke tim KPK.

"Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang akan bermanfaat untuk merumuskan skema dan besaran bantuan keuangan negara kepada partai politik," kata Febri.

Langkah ini dinilainya penting untuk mendorong demokrasi yang berintegritas.

"Sehingga pengaturan yang lebih rinci tentang konsep pengelolaan keuangan negara, hingga implementasi akuntabilitasnya sangat dibutuhkan," kata Febri.lain pendanaan, KPK juga mendorong parpol untuk meningkatkan integritasnya dalam pelaksanaan kode etik, kaderisasi dan rekrutmen.