Menyoal 17,5 Juta Pemilih Tak Wajar yang Dipertanyakan Timses Prabowo-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Pada Senin (11/3/2019), BPN mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanyakan mengenai DPT tak wajar dalam hasil perbaikan II (DPThp II). Menurut BPN, jumlahnya mencapai 17,5 juta DPT.

Sebelumnya, pada September 2018, BPN mengklaim menemukan 25 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilu yang dikeluarkan KPU.

DPThp II dirilis KPU pada 15 Desember 2019. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih Pemilu 2019 mencapai 192.828.520 orang, yang terdiri dari 96.271.476 laki laki dan 96.557.044 perempuan.

Baca juga: Kemendagri Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal DPT Tak Wajar, Ini Penjelasannya...

Atas temuan BPN tersebut, muncul tanggapan dari KPU dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Data tak wajar

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mendatangi kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Ketidakwajaran tersebut mengacu pada pemilih yang tercatat terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu dengan angka yang begitu tinggi dan berbeda jauh dengan angka rata-rata.

Tercatat, ada 9,8 juta pemilih yang menurut DPT lahir pada 1 Juli. Sementara itu, ada 5,3 juta pemilih yang diketahui lahir pada 31 Desember. Lalu, ada 2,3 juta pemilih yang lahir 1 Januari.

Data tersebut dinilai tak wajar karena rata-rata jumlah pemilih di satu kurun waktu jumlahnya tak mencapai 1 juta. Tetapi, khusus pada 3 kurun waktu tersebut, ada lonjakan angka yang begitu tinggi.

"Karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu. Ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali, bahkan 20 kali," kata Juru Kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Baca juga: 68 WNA di Depok Miliki E-KTP, KPU Pastikan Tak Masuk DPT

Dari penjelasan KPU, kata Riza, angka pemilih berdasarkan tanggal lahir tersebut didapat dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain melaporkan temuan tersebut, BPN juga menemukan data tidak wajar berupa 300 ribu orang yang berusia di atas 90 tahun yang masuk DPT.

Ada pula 20.475 pemilih berusia di bawah 17 tahun yang masuk DPT. Menurut BPN, jumlah ini tidak wajar karena angkanya terlalu besar.

BPN bahkan kembali menemukan data ganda dalam DPT di 5 provinsi, yang jumlahnya mencapai 6 juta data.

Ke depannya, BPN akan terus melakukan penyisiran data hingga medekati hari pemungutan suara.

"Hari ini kami akan menetapkan sampling titik-titik, daerah-daerah, nama-nama, yang akan ditelusuri di bawah. Nanti seminggu ke depan kita akan sama-sama turun ke bawah untuk memastikan mudah-mudahan hasilnya baik bagi kita semua," ujar Riza.

Dalam waktu dekat, BPN juga berencana untuk melalukan pertemuan dengan Ditjen Dukcapil untuk mengklarifikasi data tak wajar tersebut.

Selanjutnya, bantahan KPU

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

KPU bantah ada data tak wajar

Komisi Pemihan Umum (KPU) mengakui ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu. Mereka terkonsentrasi lahir di 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember.

Data tersebut mengacu pada data administrasi kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Viryan, saat proses pencatatan kependudukan oleh Dukcapil, ada warga yang lupa tanggal dan bulan lahir mereka.

Sehingga, dalam pencatatan tanggal lahir, yang bersangkutan dibuatlah tanggal lahir di 3 konsentrasi waktu dan bulan tersebut.

"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 31 bulan 12, dan tanggal 1 bulan 1" kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Baca juga: KPU Pastikan Mencoret Ratusan WNA yang Masuk DPT

Menurut Viryan, data tersebut sudah ada sejak Pemilu 2014. Ia membantah jika data ini disebut sebagai data tidak wajar.

"Ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administrasi kependudukan, demikian adanya," ujar dia.

Viryan menyarankan BPN untuk mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil, karena data kependudukan dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Sementara itu, 6 juta data ganda yang ditemukan BPN juga dibantah oleh KPU.

Ia menyebutkan, memang ada potensi pemilih ganda dalam DPT, tetapi jumlahnya 775 ribu. Potensi data ganda itu sudah disampaikan KPU ke BPN pada Febuari 2019.

Viryan mengatakan, sejak September 2018 pihaknya terus berkoordinasi dengan Partai Gerindra untuk menyerahkan pembaharuan jumlah potensi data ganda.

Potensi data ganda tersebut, saat ini tengah diklarifikasi oleh jajaran KPU daerah.

"Selama kita temukan itu ganda, pasti kami akan coret, sama seperti data WNA, orang meninggal, itu satu kelompok. Kami menyebutnya perbaikan DPT," kata Viryan.

Penjelasan Dukcapil Kemendagri

CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Direktur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh usai menghadiri laporan akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Meski demikian, kata Zudan, temuan BPN terhadap pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal dan bulan lahir tertentu merupakan hal yang wajar.

Ada prosedur tertentu yang memungkinkan Dukcapil mencatat pemilih di tanggal dan bulan lahir tertentu.

"Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember sudah berlangsung lama, semenjak Kemendagri menggunakan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)," ujar Zudan melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Ketika Dukcapil Kemendagri menggunakan SIMDUK, sebelum tahun 2004, seluruh penduduk di Indonesia yang lupa atau tidak tahu akan tanggal lahirnya, akan dituliskan lahir pada tanggal 31 Desember pada kartu identitasnya.

Kemudian, pada 2004, Dukcapil menggunakan (SIAK) Sistem Informasi Kependudukan dalam pengelolaan data base warga negara Indonesia.

Sejak menggunakan SIAK, warga negara tang tak mengetahui atau lupa akan tanggal lahirnya, akan ditulis lahir pada 1 Juli.

"Bila dia tidak ingat tanggal, tapi ingat bulannya, maka ditulis tanggal 15 dengan bulan lahir yang dia ingat," papar Zudan.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat kembali menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

"Dengan demikian, kita sekarang bisa mengetahui mengapa banyak orang Indonesia bertanggal lahir 1 Juli, 31 Desember atau tanggal 15 ya," ujar Zudan.

KPU dan timses diminta cek bersama

Soal polemik DPT ini, Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi berpendapat, data yang disampaikan BPN Prabowo-Sandiaga adalah akibat dari transparansi data KPU.

Data tersebut dinilai sebagai masukan yang baik bagi KPU untuk memastikan tidak adanya data pemilih yang bermasalah.

"Memang harusnya DPT sudah selesai, tidak ada perdebatan lagi soal DPT dan sebagainya. Tapi ini satu upaya yang baik supaya semua pihak itu percaya terhadap proses dan juga nanti hasilnya, khususnya soal hak pilih," kata Veri kepada Kompas.com, Selasa (12/3/2019).

Menurut Veri, temuan dari BPN harus direspon baik oleh KPU. Akan lebih baik lagi jika setelah ini KPU bersama kedua tim kampanye melakukan penyisiran data secara bersama-sama.

Hal ini penting supaya data pemilih bersih dari data yang tak wajar maupun data ganda. Tujuannya, agar ke depannya tidak ada lagi pihak yang mempersoalkan data pemilih pemilu.

"Ini bukan hanya soal bagaimana mebgakomodir hak pilih warga negara, tapi ini juga bagian dari upaya membangun kepercayaan peserta pemilu terhadap penyelenggara sehibgga nanti tidak ada persoalan di belakang hari," tegas Veri.