Polri Sebut Akun @Opposite6890 Bertujuan Mendelegitimasi Pemilu 2019

Kompas.com - 12/03/2019, 08:38 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/3/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengungkapkan, akun @opposite6890 di Twitter dan Instagram memiliki tujuan mendelegitimasi Pemilu 2019.

Pemilik akun ini menuding Polri membentuk tim buzzer guna memenangkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kita melihat polanya ke arah situ (delegitimasi). Ada agenda yang dimainkan dalam propaganda di media sosial, dari mulai November-Desember, Kemendagri diserang dengan kasus e-KTP, Desember-Januari ada surat suara tercoblos di 7 kontainer, Januari-Maret Bawaslu dianggap tidak netral," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).

Baca juga: Viral soal Kabar Polri Mengorganisasi Buzzer Pendukung Jokowi, Ini Penjelasannya

Ia menyebutkan, pola-pola serangan tersebut bertujuan mendelegitimasi proses Pemilu 2019. Untuk itu, kepolisian akan menangkap para pelaku di balik akun tersebut.

Dedi juga menampik Polri dianggap tidak neral dan berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu.

Ia menegaskan, tugas kepolisian dari awal adalah untuk memerangi berita hoaks, seperti e-KTP, surat suara tercoblos, dan sebagainya.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Tudingan soal Polri Bentuk Pasukan Buzzer Dukung Jokowi

"Beberapa informasi yang menyesatkan sudah kita tuntaskan. Termasuk ini (kasus akun opposite), dalam hal ini kita tunggu dulu, berikan kita kesempatan pada direktorat tindak pidana siber untuk menganalisa secara komprehensif," ujar dia.

Seperti diketahui, media sosial Twitter heboh dengan tuduhan bahwa Mabes Polri menjadi aktor yang mengorganisir ribuan anggota Polri untuk menjadi buzzer politik mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Sebuah akun dengan nama @Opposite6890 mengklaim Mabes Polri membentuk buzzer anggota Polri dari tingkat Polres sampai pusat dan semua anggota buzzer terhubung seluruh Indonesia melalui aplikasi bernama Sambhar.

Akun @Opposite6890 mengaku membongkar jaringan 'buzzercoklat' ini setelah melacak paket aplikasi Android (APK) Sambhar.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X