Sikap DPR soal Pendapat Panel Ahli dalam Seleksi Calon Hakim MK Dinilai Tidak Konsisten

Kompas.com - 12/03/2019, 07:28 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam acara diskusi bertajuk Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi, di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam acara diskusi bertajuk Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi, di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, ada inkonsistensi terkait penggunaan pendapat panel ahli oleh DPR dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada 2014, menurut Feri, pendapat para ahli bersifat mengikat dalam membantu DPR memilih calon hakim.

Hal itu disampaikan Feri dalam acara diskusi bertajuk "Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi", di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

"DPR kan punya panel ahli. Nah sayang ini tidak konsisten. Di 2014 panel ahli ini pendapatnya diperdengarkan berdasarkan kapasitas dari calon-calon hakim," ujar Feri.

Baca juga: Hakim MK Terpilih Diharapkan Independen Hadapi Sengketa Pemilu

Menurut dia, yang terjadi pada seleksi kali ini berbeda. Keputusan panel ahli disebutnya tidak mengikat.

Di sisi lain, Feri menilai, hal itu justru semakin menguatkan asumsi adanya transaksi politik atau pemilihan hakim yang dekat dengan unsur politis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sikap yang berubah itu malah kemudian memperkuat bahwa memang terjadi semacam transaksi atau ada upaya untuk memastikan bahwa hakim konstitusi adalah hakim yang dekat dengan pilihan politik mayoritas di DPR," kata Feri.

Ia mengatakan, hakim MK tidak sepatutnya memiliki latar belakang dan motif atau kepentingan politik.

Sebelumnya, rapat pleno Komisi III DPR pada 7 Februari 2019 memutuskan untuk menunda pemilihan calon hakim MK seusai uji kepatutan dan kelayakan 11 calon hakim.

Baca juga: Demi Transparansi, Panel Ahli Calon Hakim MK Diminta Umumkan Hasil Penilaian

Disepakati bahwa rapat pleno pengambilan keputusan calon hakim MK akan digelar pada Selasa, 12 Maret 2019 atau setelah masa reses.

Komisi III bersama tim ahli telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 11 calon hakim MK.

Sebelas nama tersebut adalah Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.

Ada dua calon hakim yang akan dipilih untuk menggantikan Wahiduddin Adams dan Aswanto. Diketahui masa jabatan keduanya akan berakhir pada 21 Maret 2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.