Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi KPK, Lembaga Antikorupsi Afghanistan Bahas Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 11/03/2019, 18:49 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga antikorupsi Afghanistan, The Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (11/3/2019).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, perwakilan MEC datang untuk membahas kerja sama pemberantasan korupsi.

Perwakilan MEC juga ada yang mengikuti rangkaian pelatihan di Pusat Edukasi Antikorupsi yang dikelola KPK.

Baca juga: Billy Sindoro Divonis 3,5 Tahun Penjara, Ini Tanggapan Ketua KPK

"Kita membicarakan kemungkinan kerja sama ke depan dan beliau-beliau juga datang untuk bertukar pikiran dan belajar di Anti-Corruption Learning Center di gedung sebelah yang akan dimulai pada hari Rabu," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/3/2019) sore.

Laode memandang, Afghanistan juga memiliki kiprah yang baik dalam pemberantasan korupsi. Sebab, mereka juga bisa menjerat pelaku korupsi mulai dari gubernur, menteri hingga jenderal di militer.

Senada dengan Laode, Executive Director MEC Maiwand Rohani mengakui kedatangan rombongan dari Afghanistan adalah untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait pemberantasan korupsi.

Baca juga: PTUN Tolak Gugatan Wadah Pegawai KPK soal Mutasi Jabatan

"Kami saling belajar satu sama lain dan membangun kerja sama internasional terkait apa yang akan dibutuhkan dari KPK untuk mendukung kami di Afghanistan dan apa yang dibutuhkan dari Afghanistan untuk membantu KPK ke depannya," kata Maiwand. 

Ia juga mempersilakan perwakilan KPK untuk berkunjung ke Afghanistan guna melihat secara langsung proses pemberantasan korupsi di sana.

Maiwand berharap kerja sama antara lembaga antikorupsi Afghanistan dan KPK bisa berjalan dengan baik seiring waktu.

"Tentu nantinya kita harapkan kolaborasi ini terus berjalan seiring waktu," ujar dia.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK kembali memeriksa Bupati #PakpakBharat #RemigoYolandoBerutu. Remigo diperiksa terkait suap sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten Pakpak Barat. Remigo Yolando Berutu tiba di KPKsekitar pukul 9.30 pagi,Remigo diperiksa sebagai tersangka untuk dugaan kasus suap proyek proyek di Dinas PUPRkabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara tahun anggaran 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com