KPU Minta Publik Tak Sebarkan Informasi yang Simpang Siur Terkait Pemilu

Kompas.com - 11/03/2019, 16:29 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) meminta seluruh pihak untuk tak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya ke media sosial.

Jika muncul informasi yang simpang siur terkait pemilu, publik diimbau untuk langsung mengonfirmasi ke KPU.

Hal ini disampaikan menanggapi kicauan mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief yang mengunggah gambar bongkar muatan logistik pemilu dari kontainer yang di badannya terdapat huruf Kanji.

"Jangan dulu hal yang belum jelas dimasukan ke medsos, contoh terakhir soal kontainer itu," kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).


"Kalau ada (kecurigaan/berita simpang siur), kalau disebarkan kan belum tentu jelas. Dosa loh nyebarin hal yang belum jelas," sambungnya.

Menurut Viryan, informasi yang disebarkan oleh elite parpol atau tokoh lainnya bisa memengaruhi persepsi publik.

Jika informasi yang disampaikan tidak jelas dan multitafsir, maka menutup kemungkinan publik mendapat pemahaman yang keliru.

"Siapapun juga, bukan hanya Pak Andi Arief, siapapun juga, Warga Negara Indonesia, kan punya kesempatan berpartisipasi dalam pemilu, kita berterima kasih kalau ada masukan-masukan. Tapi sebaiknya masukan itu disampaikan langsung kepada kita, kan peserta pemilu biasa bertemu dengan kami," tegas Viryan.

Sebelumnya, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief berkicau soal gambar penurunan logistik pemilu, di akun Twitter pribadinya, @AndiArief__.

Baca juga: Penjelasan KPU soal Foto Bongkar Muatan Logistik yang Beredar di Media Sosial

Ia melampirkan dua gambar. Keduanya menunjukkan aktivitas penurunan logistik dari sebuah kontainer oleh sejumlah orang dan dikawal petugas kepolisian.

Terlihat, kontainer tersebut memuat huruf Kanji. Ada pula logo KPU di badan kontainer.

Dalam unggahan gambar itu, Andi Arief menuliskan, "Ini sudah dilaporkan ke KPU melalui seorang wartawan. KPU meminta membantu mencari data tentang ini, kapan dan dimana. Tugas KPU dan kita semua mencari kebenaran."

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X