Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Minta Publik Tak Sebarkan Informasi yang Simpang Siur Terkait Pemilu

Kompas.com - 11/03/2019, 16:29 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta seluruh pihak untuk tak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya ke media sosial.

Jika muncul informasi yang simpang siur terkait pemilu, publik diimbau untuk langsung mengonfirmasi ke KPU.

Hal ini disampaikan menanggapi kicauan mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief yang mengunggah gambar bongkar muatan logistik pemilu dari kontainer yang di badannya terdapat huruf Kanji.

"Jangan dulu hal yang belum jelas dimasukan ke medsos, contoh terakhir soal kontainer itu," kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

"Kalau ada (kecurigaan/berita simpang siur), kalau disebarkan kan belum tentu jelas. Dosa loh nyebarin hal yang belum jelas," sambungnya.

Menurut Viryan, informasi yang disebarkan oleh elite parpol atau tokoh lainnya bisa memengaruhi persepsi publik.

Jika informasi yang disampaikan tidak jelas dan multitafsir, maka menutup kemungkinan publik mendapat pemahaman yang keliru.

"Siapapun juga, bukan hanya Pak Andi Arief, siapapun juga, Warga Negara Indonesia, kan punya kesempatan berpartisipasi dalam pemilu, kita berterima kasih kalau ada masukan-masukan. Tapi sebaiknya masukan itu disampaikan langsung kepada kita, kan peserta pemilu biasa bertemu dengan kami," tegas Viryan.

Sebelumnya, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief berkicau soal gambar penurunan logistik pemilu, di akun Twitter pribadinya, @AndiArief__.

Baca juga: Penjelasan KPU soal Foto Bongkar Muatan Logistik yang Beredar di Media Sosial

Ia melampirkan dua gambar. Keduanya menunjukkan aktivitas penurunan logistik dari sebuah kontainer oleh sejumlah orang dan dikawal petugas kepolisian.

Terlihat, kontainer tersebut memuat huruf Kanji. Ada pula logo KPU di badan kontainer.

Dalam unggahan gambar itu, Andi Arief menuliskan, "Ini sudah dilaporkan ke KPU melalui seorang wartawan. KPU meminta membantu mencari data tentang ini, kapan dan dimana. Tugas KPU dan kita semua mencari kebenaran."

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum atau #KPU baru saja menggelar pengundian zonasi kampanye rapat umum untuk peserta pemilu 2019. Pengundian dilakukan menggunakan dua buah bola yang diberi tanda A dan B yang dimasukkan dalam sebuah mangkuk. Hasilnya, TKN #Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat bola B, sedangkan BPN #Prabowo-Sandiaga mendapat bola A. Seperti apa persiapan kedua paslon dalam #kampanyezonasi ini? Simak dialognya bersama Masinton Pasaribu sebagai jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Andre Rosiade sebagai jubir BPN Prabowo-Sandi, dan Ubedillah Badrun sebagai Analis politik Universitas Negeri Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com