Kompas.com - 11/03/2019, 14:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (11/3/2019).

Kehadiran mereka untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

"Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata Juru Kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Baca juga: Pastikan Tak Ada Nama WNA, KPU Akan Cek Kembali Data Pemilih

"Karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu. Ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali, bahkan 20 kali," sambungnya.

Dari penjelasan KPU, kata Riza, angka pemilih berdasarkan tanggal lahir tersebut didapat dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selian itu, BPN juga menemukan data tidak wajar berupa 300 ribu orang yang berusia di atas 90 tahun yang masuk DPT. Menurut BPN, jumlah ini tidak wajar karena terlalu besar.

Ada pula 20.475 pemilih berusia di bawah 17 tahun yang masuk DPT. Data ini juga dinilai tak wajar. BPN bahkan menemukan 775.248 data ganda dalam DPT.

Atas temuan tersebut, kata Riza, KPU berjanji untuk memperbaiki DPT pemilu.

"KPU janji akan perbaiki, revisi dan perbaiki. Kami harap semua masyarakat sama-sama kawal dan pastikan agar DPT bersih, nggak ada manipulasi ganda dan kesalahan lain sehingga pemilu berkualitas," ujar Riza.

Dalam waktu dekat, BPN juga berencana untuk melalukan pertemuan dengan Ditjen Dukcapil untuk mengklarifikasi data tak wajar tersebut.

Baca juga: Bawaslu Jateng Kembali Temukan 8 WNA Masuk DPT Pemilu 2019

Ke depannya, BPN akan terus melakukan penyisiran data hingga medekati hari pemungutan suara.

"Hari ini kami akan menetapkan sampling titik-titik, daerah-daerah, nama-nama, yang akan ditelusuri di bawah. Nanti seminggu ke depan kita akan sama-sama turun ke bawah untuk memastikan mudah-mudahan hasilnya baik bagi kita semua," ujar Riza.

Selain Riza, hadir sebagai perwakilan BPN, Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo. Hadir pula Wakil Ketua BPN Hinca Pandjaitan, serta Juru Bicara BPN Habiburokhman.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai melakukan penyusunan DPT Pemilu 2019 pada 15 Desember 2018.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih mencapai 192.828.520 orang yang terdiri dari 96.271.476 laki laki dan 96.557.044 perempuan.

Kompas TV Komisioner Komisi Pemilihan Umum (#KPU), Hasyim Ashari menyebut, KPU menyisir semua wilayah untuk memastikan tidak ada WNA yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (#DPT). Selain meninjau dari data yang sudah ada, KPU juga memverifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan nama itu WNI atau #WNA. Hasyim menyebut KPU sudah mencoret 174 nama WNA dalam DPT.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Nasional
Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Nasional
Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

Nasional
Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Nasional
Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Nasional
Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Nasional
Pro Kontra RKUHP

Pro Kontra RKUHP

Nasional
Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Nasional
3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

Nasional
Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Nasional
Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Nasional
Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Nasional
Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.