KPU dan Tim Kampanye Bentuk Komite Damai untuk Atasi Persoalan Debat

Kompas.com - 11/03/2019, 09:37 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin (kiri) beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin (kiri) beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk Komisi Damai untuk debat ketiga calon wakil presiden.

Komite Damai terdiri dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Mereka bertugas untuk mengatasi kemungkinan permasalahan yang terjadi saat debat berlangsung.

Langkah ini berangkat dari pengalaman debat kedua calon presiden, yang kala itu terjadi keributan antara pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo dalam ruangan debat

"Kemarin itu kan ada kegaduhan debat kedua, KPU membuat regulasi dan telah disepakati oleh TKN 01 dan BPN 02 untuk bersama-sama memastikan debat ketiga berjalan dengan baik, kemarin disepakati kita membentuk Komite Damai," kata Wahyu saat dihubungi, Senin (11/3/2019).

"Komite Damai ini dimaksukan untuk mengatasi jika ada permasalahan sepanjang debat," sambungnya.

Menurut Wahyu, Komite Damai punya kewajiban untuk memberi peringatan pada pendukung yang gaduh di ruangan debat.

Jika teguran tak diindahkan, kata Wahyu, Komite Damai berwenang untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari ruangan debat.

"Tidak menutup kemungkinan jika diperingatkan berkali-kali tidak tertib, maka bisa saja yang bersangkutan dikeluarkan dari arena debat," ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, penonton yang akan menjadi tamu undangan di ruangan debat ketiga berjumlah 450 orang.

Jumlah itu terdiri dari 75 pendukung paslon nomor 01, 75 pendukung paslon nomor 02, dan 300 orang tamu undangan KPU.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X