Kompas.com - 10/03/2019, 21:14 WIB
Presiden Joko Widodo menyalami aparatur sipil negara (ASN) sebelum meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (8/3/2019). Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 kilometer dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz
WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo menyalami aparatur sipil negara (ASN) sebelum meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (8/3/2019). Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 kilometer dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menegaskan Kartu Sembako Murah hanya diberikan kepada masyarakat miskin.

Capres petahana ini menyampaihan hal itu ketika menyosialisasikan program barunya kepada anggota Forum Betawi Rempug (FBR) yang mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kita akan keluarkan Kartu Sembako Murah seperti ini. Tetapi jangan berharap yang kaya dapat ini, yang kaya dapat ini enggak boleh. Ini hanya untuk yang masih prasejahtera," ujar Jokowi di Lapangan Ruko Puri Mansion, Minggu (10/3/2019).

Baca juga: Kartu Pra Kerja Jokowi, Pengangguran Jadi Digaji Atau Tidak?

Jokowi mengatakan nantinya masyarakat miskin bisa membeli sembako dengan harga khusus. Namun dia mengingatkan pelaksanaan program ini butuh proses.

"Tapi nunggu, ini nunggu. Jangan nanti setelah April (menagih) 'Pak mana kartu sembako murahnya'. Sebentar, kita akan siapkan terlebih dahulu," kata Jokowi.

Jokowi juga mempromosikan dua program kartu barunya yaitu Kartu Indonesia Pintar-Kuliah dan Kartu Prakerja. Dengan KIP Kuliah, para orangtua yang kesulitan biaya tetap bisa menguliahkan anaknya.

Baca juga: Mengenal Kartu Pra-Kerja yang Dijanjikan Jokowi

Jokowi juga akan mengeluarkan Kartu Prakerja untuk lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan. Pemegang Kartu Prakerja akan diberi pelatihan unthk meningkatkan keterampilan mereka.

"Nah sebelum dapat pekerjaan, setelah lulus dari vokasi, nanti akan diberi insentif honor lewat kartu ini," ujar dia.

Kompas TV Untuk menarik suara kaum milenial, relawan pendukung capres nomor urut 01, #Jokowi-#Ma'ruf Amin menggelar deklarasi politik dengan cara yang santai di Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (9/3). Kelompok relawan yang menamakan diri Barikade Jokowi Bangkalan ini menggelar aksi #flashmob dengan tujuan untuk menggaet anak muda. Tujuannya untuk mendukung Jokowi-Maruf Amin. Selain menarik dukungan dari pemilih pemula, para relawan juga disiapkan untuk menangkal hoaks yang dinilai menyudutkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X