Jokowi: Kalau Ada Ulama Tidak Lakukan Pidana tetapi Masuk Sel, Akan Saya Keluarkan

Kompas.com - 10/03/2019, 19:46 WIB
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berbaju adat Betawi saat menghadiri deklarasi dukungan dari Forum Betawi Rempug untuknya, di Lapangan Ruko Puri Mansion, Kembangan, Minggu (10/3/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berbaju adat Betawi saat menghadiri deklarasi dukungan dari Forum Betawi Rempug untuknya, di Lapangan Ruko Puri Mansion, Kembangan, Minggu (10/3/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berjanji akan mengeluarkan ulama yang dikriminalisasi. Pernyataan ini dilontarkan untuk membantah isu kriminalisasi ulama pada pemerintahannya.

Calon presiden petahana ini menyampaikan hal itu di depan anggota ormas Forum Betawi Rempug yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf pada Pemilihan Presiden 2019.

"Kalau ada yang ngomong kriminaliasi ulama, ulamanya siapa sampaikan kepada saya," ujar Jokowi di Lapangan Ruko Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (10/3/2019).

"Kalau ulama itu tidak melakukan pidana, tidak ada masalah, tapi dimasukan sel, saya berikan jaminan akan saya keluarkan. Saya akan berusaha mengeluarkan itu dari penjara," tambah dia.


Baca juga: Forum Betawi Rempug Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf

Dia merasa kini keadaan seolah dibolak-balik. Dia yang merasa tidak pernah mengkriminalisasi ulama malah dituduh.

"Jangan sampai nanti ada isu-isu di bawah masih ada kriminalisasi ulama. Tidak ada!" kata dia.

Di sisi lain, Jokowi menegaskan bahwa tak ada yang diistimewakan dalam hukum. 

Jokowi kemudian menyinggung banyaknya kepala daerah, menteri, dan pejabat negara lain yang dipenjara karena tersandung kasus hukum. Menurutnya, itu merupakan bukti bahwa tidak ada yang diistimewakan dalam hukum, termasuk ulama.

"Negara kita ini adalah negara hukum. Siapapun kalau bermasalah dengan hukum pasti diperiksa, setelah diperiksa pasti diadili, setelah diadili diputuskan oleh hakim, ya pasti masuk sel kalau salah," tambah Jokowi.

Jokowi juga menyinggung kampanye hitam yang menyerangnya akhir-akhir ini. Mulai dari isu pelarangan azan, penghilangan pendidikan agama di sekolah, hingga pernikahan sesama jenis yang disebut akan terjadi jika dia terpilih lagi.

Baca juga: Pakai Baju Adat Betawi, Jokowi Hadiri Deklarasi Dukungan dari FBR

Menurut dia, isu tersebut sudah berkembang di masyarakat. Meski tidak masuk logika, kata dia, masih banyak masyarakat yang memercayai isu-isu tersebut. Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun meminta FBR untuk membantu meluruskan fitnah terhadapnya di tengah masyarakat.

"Ini tugas FBR yang selalu berada di kampung-kampung untuk memberikan penjelasan ini. Siap?" ujar Jokowi.

Anggota FBR yang hadir dalam deklarasi itu serentak menjawab Jokowi. "Siap! Siap!" kata mereka.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X