Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Ada Ulama Tidak Lakukan Pidana tetapi Masuk Sel, Akan Saya Keluarkan

Kompas.com - 10/03/2019, 19:46 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berjanji akan mengeluarkan ulama yang dikriminalisasi. Pernyataan ini dilontarkan untuk membantah isu kriminalisasi ulama pada pemerintahannya.

Calon presiden petahana ini menyampaikan hal itu di depan anggota ormas Forum Betawi Rempug yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf pada Pemilihan Presiden 2019.

"Kalau ada yang ngomong kriminaliasi ulama, ulamanya siapa sampaikan kepada saya," ujar Jokowi di Lapangan Ruko Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (10/3/2019).

"Kalau ulama itu tidak melakukan pidana, tidak ada masalah, tapi dimasukan sel, saya berikan jaminan akan saya keluarkan. Saya akan berusaha mengeluarkan itu dari penjara," tambah dia.

Baca juga: Forum Betawi Rempug Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf

Dia merasa kini keadaan seolah dibolak-balik. Dia yang merasa tidak pernah mengkriminalisasi ulama malah dituduh.

"Jangan sampai nanti ada isu-isu di bawah masih ada kriminalisasi ulama. Tidak ada!" kata dia.

Di sisi lain, Jokowi menegaskan bahwa tak ada yang diistimewakan dalam hukum. 

Jokowi kemudian menyinggung banyaknya kepala daerah, menteri, dan pejabat negara lain yang dipenjara karena tersandung kasus hukum. Menurutnya, itu merupakan bukti bahwa tidak ada yang diistimewakan dalam hukum, termasuk ulama.

"Negara kita ini adalah negara hukum. Siapapun kalau bermasalah dengan hukum pasti diperiksa, setelah diperiksa pasti diadili, setelah diadili diputuskan oleh hakim, ya pasti masuk sel kalau salah," tambah Jokowi.

Jokowi juga menyinggung kampanye hitam yang menyerangnya akhir-akhir ini. Mulai dari isu pelarangan azan, penghilangan pendidikan agama di sekolah, hingga pernikahan sesama jenis yang disebut akan terjadi jika dia terpilih lagi.

Baca juga: Pakai Baju Adat Betawi, Jokowi Hadiri Deklarasi Dukungan dari FBR

Menurut dia, isu tersebut sudah berkembang di masyarakat. Meski tidak masuk logika, kata dia, masih banyak masyarakat yang memercayai isu-isu tersebut. Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun meminta FBR untuk membantu meluruskan fitnah terhadapnya di tengah masyarakat.

"Ini tugas FBR yang selalu berada di kampung-kampung untuk memberikan penjelasan ini. Siap?" ujar Jokowi.

Anggota FBR yang hadir dalam deklarasi itu serentak menjawab Jokowi. "Siap! Siap!" kata mereka.

Kompas TV Untuk menarik suara kaum milenial, relawan pendukung capres nomor urut 01, #Jokowi-#Ma'ruf Amin menggelar deklarasi politik dengan cara yang santai di Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (9/3). Kelompok relawan yang menamakan diri Barikade Jokowi Bangkalan ini menggelar aksi #flashmob dengan tujuan untuk menggaet anak muda. Tujuannya untuk mendukung Jokowi-Maruf Amin. Selain menarik dukungan dari pemilih pemula, para relawan juga disiapkan untuk menangkal hoaks yang dinilai menyudutkan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com