Daerah yang Diklaim Basis Capres Jadi Wilayah Rawan Saat Kampanye Rapat Umum

Kompas.com - 10/03/2019, 15:30 WIB
Diskusi bertema Potensi Konflik dan Pelanggaran Menjelang Kampanye Rapat Umum yang digelar Kode Inisiatif di Jalan Wahid Hasyim, Minggu (10/3/2019). Pembicara diskusi ini adalah Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi (kaos biru), pakar hukum tata negara Khairul Fahmi (paling kanan), dan Manajer Pemantauan JPPR Alwan Ola (paling kiri). KOMPAS.com/JESSI CARINA Diskusi bertema Potensi Konflik dan Pelanggaran Menjelang Kampanye Rapat Umum yang digelar Kode Inisiatif di Jalan Wahid Hasyim, Minggu (10/3/2019). Pembicara diskusi ini adalah Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi (kaos biru), pakar hukum tata negara Khairul Fahmi (paling kanan), dan Manajer Pemantauan JPPR Alwan Ola (paling kiri).

JAKARTA, KOMPAS.com - Daerah yang diklaim menjadi basis calon presiden dan wakil presiden 2019, menjadi wilayah rawan saat kampanye rapat umum digelar. Meskipun sudah ada pembagian zonasi dan jadwal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Khairul Fahmi dalam sebuah diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Minggu (10/3/2019).

"Di daerah yang diklaim sebagai basis dukungan itu cukup rawan dan mesti dijaga. Potensi konflik sosialnya akan terjadi," ujar Khairul, Minggu. 

Baca juga: INFOGRAFIK: Zonasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu 2019

Khairul mengatakan dukungan masyarakat terhadap pasangan capres dan cawapres begitu terpolarisasi. Saat ini pun sudah ada gelombang penolakan terhadap capres dan cawapres yang masuk ke basis lawannya.

"Padahal tidak boleh ada larangan sekalipun di daerah yang menjadi basis dukungan," kata dia.

Oleh karena itu, kata Khairul, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mengawasi wilayah ini lebih ketat lagi.

Baca juga: Tak Ada Zonasi Kampanye Rapat Umum pada 3 April 2019

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pengundian  zonasi kampanye untuk rapat umum peserta Pemilu 2019. Pengundian dilakukan pada Rabu (6/3/2019) di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Ada dua zonasi yang dibagi KPU, yaitu zonasi A dan B. Bola undian diambil secara serentak oleh perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.

Hasilnya, Jokowi-Ma'ruf mendapat bola B. Sedangkan, tim Prabowo-Sandiaga mendapat bola A.

Artinya, pasangan capres cawapres Jokowi-Ma'ruf akan memulai kampanye rapat umum per 24 Maret di wilayah B, sementara pasangan Prabowo-Sandiaga memulai kampanye di wilayah A.

Mereka akan bertukar zonasi setiap dua hari sekali. Aturan ini adalah hasil revisi dari kesepakatan awal yang menyatakan pertukaran zonasi dilakukan setiap tiga hari sekali.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Nasional
Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X