Survei SMRC: Publik Tak Percaya Isu 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Kompas.com - 10/03/2019, 14:43 WIB
Rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (10/3/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINRilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (10/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC) menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak percaya dengan isu tujuh kontainer surat suara pemilihan presiden (pilpres) tercoblos yang sempat beredar.

Menurut survei, publik menilai Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sebagai lembaga yang netral.

"Isu tujuh kontainer surat suara (tercoblos) itu tidak dapat dipercaya. Publik tidak percaya dengan isu KPU tidak netral," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam jumpa pers di Kantor SMRC Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Baca juga: Kasus P 21, Tersangka Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Diserahkan ke Kejaksaan

SMRC melakukan survei kepada 1.426 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Pertama, peneliti menanyakan, apakah responden percaya kepada isu tujuh kontainer surat suara.  Isu tersebut mengenai ada tujug kontainer dari China yang di dalamnya terdapat 10 juta surat suara pemilihan presiden.

Berdasarkan isu, surat suara tersebut telah dicoblos dengan pilihan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Hasilnya, sebanyak 61 persen responden menyatakan tidak percaya. Hanya 4 persen responden yang menyatakan percaya.

Kemudian, sebanyak 35 persen responden menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab.

Baca juga: Survei SMRC: Kepercayaan Publik terhadap Bawaslu Cukup Tinggi

Berikutnya, peneliti menanyakan mengenai isu bahwa KPU tidak netral dalam menyelenggarakan pemilu. Hasilnya, 56 persen responden menyatakan tidak percaya dengan isu KPU tidak netral.

Hanya 13 persen yang percaya dengan isu KPU tidak netral. Kemudian, sebanyak 32 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan pada 24-31 Januari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 1.426 responden.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,65 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Perlindungan Sosial dan Padat Karya Tunai Dimasifkan di Desa

Jokowi Minta Perlindungan Sosial dan Padat Karya Tunai Dimasifkan di Desa

Nasional
Komisioner: Anggota KPU Juga Manusia, Tidak Kebal Covid-19

Komisioner: Anggota KPU Juga Manusia, Tidak Kebal Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.634, Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi selama Pandemi

UPDATE: Bertambah 4.634, Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi selama Pandemi

Nasional
Jokowi: Menteri Jangan Buat Program Sendiri-sendiri yang Tak Terintegrasi

Jokowi: Menteri Jangan Buat Program Sendiri-sendiri yang Tak Terintegrasi

Nasional
Luhut Ibaratkan Pimpin Penanganan Covid-19 seperti Misi Khusus

Luhut Ibaratkan Pimpin Penanganan Covid-19 seperti Misi Khusus

Nasional
Jaksa Agung: Saya Tidak Pernah Berkomunikasi dengan Djoko Tjandra

Jaksa Agung: Saya Tidak Pernah Berkomunikasi dengan Djoko Tjandra

Nasional
10 Hari Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,14 Miliar

10 Hari Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,14 Miliar

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

Nasional
Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam 'Action Plan' Jaksa Pinangki

Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam "Action Plan" Jaksa Pinangki

Nasional
Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Nasional
Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Nasional
Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Nasional
Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X