Survei SMRC: Publik Tak Percaya Isu 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Kompas.com - 10/03/2019, 14:43 WIB
Rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (10/3/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINRilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (10/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak percaya dengan isu tujuh kontainer surat suara pemilihan presiden (pilpres) tercoblos yang sempat beredar.

Menurut survei, publik menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang netral.

"Isu tujuh kontainer surat suara (tercoblos) itu tidak dapat dipercaya. Publik tidak percaya dengan isu KPU tidak netral," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam jumpa pers di Kantor SMRC Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Baca juga: Kasus P 21, Tersangka Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Diserahkan ke Kejaksaan

SMRC melakukan survei kepada 1.426 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Pertama, peneliti menanyakan, apakah responden percaya kepada isu tujuh kontainer surat suara.  Isu tersebut mengenai ada tujug kontainer dari China yang di dalamnya terdapat 10 juta surat suara pemilihan presiden.

Berdasarkan isu, surat suara tersebut telah dicoblos dengan pilihan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasilnya, sebanyak 61 persen responden menyatakan tidak percaya. Hanya 4 persen responden yang menyatakan percaya.

Kemudian, sebanyak 35 persen responden menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab.

Baca juga: Survei SMRC: Kepercayaan Publik terhadap Bawaslu Cukup Tinggi

Berikutnya, peneliti menanyakan mengenai isu bahwa KPU tidak netral dalam menyelenggarakan pemilu. Hasilnya, 56 persen responden menyatakan tidak percaya dengan isu KPU tidak netral.

Hanya 13 persen yang percaya dengan isu KPU tidak netral. Kemudian, sebanyak 32 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan pada 24-31 Januari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 1.426 responden.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,65 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X