Mantan Menkes Minta Ma'ruf dan Sandiaga Bahas Pengendalian Tembakau Saat Debat

Kompas.com - 09/03/2019, 16:54 WIB
Mantan Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi, saat menghadiri diskusi polemik bertajuk Menakar Visi Kesehatan menuju debat ketiga Pilpres 2019 di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMantan Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi, saat menghadiri diskusi polemik bertajuk Menakar Visi Kesehatan menuju debat ketiga Pilpres 2019 di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meminta Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uni berkomitmen mengendalikan industri tembakau secara komprehensif dan intensif jika terpilih dalam Pilpres 2019.

Pasalnya, tren jumlah perokok di Indonesia terus meningkat.

"Saya kecewa sekali karena sudah tahu angka perokok di Indonesia makin naik, tetapi saat ini belum ada solusi tepat mengurangi hal tersebut. Saya berharap kedua paslon memiliki komitmen kuat karena jumlah perokok di semua provinsi di Indonesia naik," ujar Nafsiah saat menghadiri diskusi Polemik bertajuk "Menakar Visi Kesehatan" menuju debat ketiga Pilpres 2019 di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Baca juga: Jokowi-Maruf Ingin Naikkan Cukai Rokok untuk Kurangi Perokok

Hingga saat ini, lanjutnya, pemerintah belum menindak secara tegas perokok dan industri tembakau untuk kesehatan seluruh masyarakat.

Ia meminta kedua cawapres, Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin membahas soal pengendalian industri tembakau saat debat ketiga pilpres pada 17 Maret 2019.

"Jumlah perokok di semua provinsi naik, termasuk anak muda di usia 15-19 tahun. Hal itu merampas hak anak untuk hidup sehat," ujar Menteri Kesehatan periode 2012-2014 tersebut.

"Dengan naiknya jumlah perokok, jumlah penyakit yang disebabkan rokok itu pun meningkat luar biasa. Misalnya, penyakit kanker dan jantung yang meningkat di semua provinsi," ujarnya.

Baca juga: Solusi Masalah Rokok, Prabowo-Sandi Akan Dorong Petani Tembakau Beralih Profesi

Masyarakat, kata Nafsiah, membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menyatukan pendapat dan ikhtiar seluruh masyarakat, kelompok, pemerintah daerah, dan pengusaha untuk mengatur iklan rokok.

Baginya, perundang-undangan yang kondusif dibutuhkan untuk melarang adanya iklan rokok di setiap daerah.

"Kuncinya ada pada perilaku manusia yang harus didukung peraturan perundangan yang kondusif," paparnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Nasional
Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

Nasional
Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Nasional
Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Nasional
Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Nasional
Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Nasional
Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Nasional
Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Nasional
Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nasional
BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Nasional
Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Nasional
Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X