Kompas.com - 09/03/2019, 14:50 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan ulama dan pimpinan pondok pesantren atau dayah yang ada di Aceh, Jumat (14/12/2018). Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh, Jokowi menyampaikan akan segera menyelesaikan rancangan undang-undang terhadap pesantren. KOMPAS.com/RAJA UMARPresiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan ulama dan pimpinan pondok pesantren atau dayah yang ada di Aceh, Jumat (14/12/2018). Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh, Jokowi menyampaikan akan segera menyelesaikan rancangan undang-undang terhadap pesantren.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, pemerintah telah melakukan langkah untuk mendorong harga karet dari petani kembali naik.

Presiden menyebut, langkah pertama adalah koordinasi dengan negara penghasil karet mentah untuk kendalikan pasokan di pasar.

"Produsen terbesar karet Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kita sudah kontak mereka untuk kendalikan suplai ke pasar bisa diturunkan," kata Jokowi saat silahturahim dengan petani karet se- Sumatera Selatan di perkebunan rakyat Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sabtu (9/3/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Di Masjid Istiqlal Lampung, Jokowi Bicara soal Hoaks Larangan Azan

Jokowi mengakui, negosiasi dengan negara lain tidak mudah. Namun, dalam pekan dua pekan ini harga karet mulai naik.

"Dulu karet harganya Rp 5.000-Rp 6.000 per kilogram, sekarang Rp 8.900 sampai Rp 9.000 per kilogram. Ini harus disyukuri karena ekonomi dunia masih dalam posisi belum baik. Nggak mungkin akan seperti ini terus. Kalau keadaan normal harga akan kembali baik dalam posisi belum normal," katanya.

Presiden juga mengatakan, pemerintah berupaya agar harga karet dari petani terdongkrak ke harga normal dengan menambah serapan ke pasar dalam negeri.

Baca juga: Saat Jokowi Diminta Kampanye Gunakan Bahasa Lampung...

"Kedua saya perintahkan Menteri PUPR Pak Basuki, sekarang ngaspal jalan jangan hanya pakai aspal, campur dengan karet," katanya.

Kepala Negara menyebut, langkah ini sudah dicoba di Sumsel, Riau, dan Jambi.

"Sudah dicoba dan hasilnya bagus. Saya perintahkan semua provinsi kalau aspal jalan pakai karet, sehingga kita tidak bergantung pada pasar luar negeri," katanya.

Langkah ketiga, kata Jokowi, adalah Indonesia harus punya pabrik sehingga tidak usah di jual ke luar.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.