BPN: Prabowo-Sandiaga Akan Evaluasi Menyeluruh BPJS Kesehatan

Kompas.com - 09/03/2019, 14:02 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di depan ratusan tenaga kesehatan dalam acara dialog silaturahim bersama komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019). Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga UnoCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di depan ratusan tenaga kesehatan dalam acara dialog silaturahim bersama komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemenangan Nasional (BPN) akan mengevaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpilih di Pilpres 2019.

Anggota tim kesehatan BPN, Hermawan Saputra, menyatakan, hal yang dievaluasi mengenai defisitnya anggaran BPJS.

Menurut dia, evaluasi tersebut akan dipaparkan oleh Sandiaga saat debat ketiga Pilpres pada 17 Maret 2019.

"Pak Prabowo dan Sandiaga akan mengevaluasi besar-besaran terhadap tata kelola BPJS. Kami akan evaluasi secara menyeluruh karena faktanya dari tahun ke tahun anggaran BPJS terus defisit," ujar Hermawan ketika ditemui dalam diskusi Polemik bertajuk "Menakar Visi Kesehatan" menuju debat ketiga di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Baca juga: Ini Solusi Atasi Defisit BPJS Kesehatan Menurut Prabowo

Dia mengatakan, belum ada solusi masalah keuangan BPJS. Pada 2014, terjadi defisit sebesar Rp 3,8 triliun. Pada 2015 naik menjadi Rp 5,9 triliun.

Kemudian pada 2016 menjadi Rp 9 triliun, 2017 kembali naik jadi Rp 9,75 triliun, dan 2018 menjadi Rp 16,5 triliun.

"Dari data ini artinya ada kesalahan berpikir, kesalahan manajemen di sini. Maka, Prabowo-Sandiaga akan evaluasi menyeluruh, dari persoalan hulunya," ujar Hermawan.

Baca juga: Soal Kartu Indonesia Sehat, BPN Singgung Tunggakan BPJS Kesehatan

Prabowo-Sandiaga, lanjutnya, akan memperkuat primary health care dengan fokus pada penanganan masyarakat di puskesmas dan klinik.

"Banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Kami akan perbaiki dengan menuntaskan masalah kesehatan di puskesmas dan klinik," paparnya.

Hendarawan menambahkan, terdapat dua pendekatan yang akan digunakan Prabowo-Sandiaga guna menyelesaikan masalah BPJS, yaitu pendekatan sistem pelayanan dan pendekatan menutup kebocoran anggaran.

"Akan ada penghitungan baru terhadap premi. Nanti kami coba kalkulasi untuk menghitung dengan menghasilkan premi yang layak dan bersahabat untuk masyarakat dan tenaga kesehatan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Nasional
Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Nasional
Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Nasional
Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Nasional
Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Nasional
Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Nasional
Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Nasional
Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.