Kompas.com - 09/03/2019, 14:02 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di depan ratusan tenaga kesehatan dalam acara dialog silaturahim bersama komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019). Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga UnoCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di depan ratusan tenaga kesehatan dalam acara dialog silaturahim bersama komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemenangan Nasional (BPN) akan mengevaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpilih di Pilpres 2019.

Anggota tim kesehatan BPN, Hermawan Saputra, menyatakan, hal yang dievaluasi mengenai defisitnya anggaran BPJS.

Menurut dia, evaluasi tersebut akan dipaparkan oleh Sandiaga saat debat ketiga Pilpres pada 17 Maret 2019.

"Pak Prabowo dan Sandiaga akan mengevaluasi besar-besaran terhadap tata kelola BPJS. Kami akan evaluasi secara menyeluruh karena faktanya dari tahun ke tahun anggaran BPJS terus defisit," ujar Hermawan ketika ditemui dalam diskusi Polemik bertajuk "Menakar Visi Kesehatan" menuju debat ketiga di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Baca juga: Ini Solusi Atasi Defisit BPJS Kesehatan Menurut Prabowo

Dia mengatakan, belum ada solusi masalah keuangan BPJS. Pada 2014, terjadi defisit sebesar Rp 3,8 triliun. Pada 2015 naik menjadi Rp 5,9 triliun.

Kemudian pada 2016 menjadi Rp 9 triliun, 2017 kembali naik jadi Rp 9,75 triliun, dan 2018 menjadi Rp 16,5 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dari data ini artinya ada kesalahan berpikir, kesalahan manajemen di sini. Maka, Prabowo-Sandiaga akan evaluasi menyeluruh, dari persoalan hulunya," ujar Hermawan.

Baca juga: Soal Kartu Indonesia Sehat, BPN Singgung Tunggakan BPJS Kesehatan

Prabowo-Sandiaga, lanjutnya, akan memperkuat primary health care dengan fokus pada penanganan masyarakat di puskesmas dan klinik.

"Banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Kami akan perbaiki dengan menuntaskan masalah kesehatan di puskesmas dan klinik," paparnya.

Hendarawan menambahkan, terdapat dua pendekatan yang akan digunakan Prabowo-Sandiaga guna menyelesaikan masalah BPJS, yaitu pendekatan sistem pelayanan dan pendekatan menutup kebocoran anggaran.

"Akan ada penghitungan baru terhadap premi. Nanti kami coba kalkulasi untuk menghitung dengan menghasilkan premi yang layak dan bersahabat untuk masyarakat dan tenaga kesehatan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Nasional
Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Nasional
Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

Nasional
Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Nasional
Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.