BPN: Prabowo-Sandiaga Akan Evaluasi Menyeluruh BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemenangan Nasional (BPN) akan mengevaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpilih di Pilpres 2019.

Anggota tim kesehatan BPN, Hermawan Saputra, menyatakan, hal yang dievaluasi mengenai defisitnya anggaran BPJS.

Menurut dia, evaluasi tersebut akan dipaparkan oleh Sandiaga saat debat ketiga Pilpres pada 17 Maret 2019.

"Pak Prabowo dan Sandiaga akan mengevaluasi besar-besaran terhadap tata kelola BPJS. Kami akan evaluasi secara menyeluruh karena faktanya dari tahun ke tahun anggaran BPJS terus defisit," ujar Hermawan ketika ditemui dalam diskusi Polemik bertajuk "Menakar Visi Kesehatan" menuju debat ketiga di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Baca juga: Ini Solusi Atasi Defisit BPJS Kesehatan Menurut Prabowo

Dia mengatakan, belum ada solusi masalah keuangan BPJS. Pada 2014, terjadi defisit sebesar Rp 3,8 triliun. Pada 2015 naik menjadi Rp 5,9 triliun.

Kemudian pada 2016 menjadi Rp 9 triliun, 2017 kembali naik jadi Rp 9,75 triliun, dan 2018 menjadi Rp 16,5 triliun.

"Dari data ini artinya ada kesalahan berpikir, kesalahan manajemen di sini. Maka, Prabowo-Sandiaga akan evaluasi menyeluruh, dari persoalan hulunya," ujar Hermawan.

Baca juga: Soal Kartu Indonesia Sehat, BPN Singgung Tunggakan BPJS Kesehatan

Prabowo-Sandiaga, lanjutnya, akan memperkuat primary health care dengan fokus pada penanganan masyarakat di puskesmas dan klinik.

"Banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Kami akan perbaiki dengan menuntaskan masalah kesehatan di puskesmas dan klinik," paparnya.

Hendarawan menambahkan, terdapat dua pendekatan yang akan digunakan Prabowo-Sandiaga guna menyelesaikan masalah BPJS, yaitu pendekatan sistem pelayanan dan pendekatan menutup kebocoran anggaran.

"Akan ada penghitungan baru terhadap premi. Nanti kami coba kalkulasi untuk menghitung dengan menghasilkan premi yang layak dan bersahabat untuk masyarakat dan tenaga kesehatan," katanya.