Kompas.com - 08/03/2019, 17:32 WIB
Spanduk penolakan terhadap cawagub DKI dari PKS muncul di pagar DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARSpanduk penolakan terhadap cawagub DKI dari PKS muncul di pagar DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Forum Betawi Rempug Luthfi Hakim mengatakan, pihaknya punya alasan menolak calon wakil gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut Luthfi, FBR hanya mempertanyakan kepedulian dua cawagub itu terhadap kebudayaan Betawi.

"Ketika tiba-tiba ada muncul penggantian cawagub, kami tidak tahu siapa kan. Makanya kami peduli, kami harus tahu seberapa kepedulian mereka terhadap Betawi," ujar Luthfi di Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: FBR Bikin Spanduk Tolak Cawagub DKI, Ini Tanggapan PKS

Luthfi mengatakan, FBR ikut menerjunkan 4.820 anggota untuk menjadi saksi dalam Pilkada DKI 2017 lalu.

Oleh karena itu, pihaknya merasa berhak mengetahui kapabilitas mengganti Sandiaga Uno yang mereka perjuangkan dulu.

"Kami tahu bahwa proses itu wewenang DPRD, tapi kami sebagai masyarkat punya partisipasi mengawasi agar tidak terkesan beli kucing dalam karung," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: PKS-Gerindra Serahkan 2 Nama Cawagub DKI ke Anies

Luthfi mengatakan, pemahaman atas budaya Betawi penting dimiliki seorang wakil gubernur. Sebab, selama ini dia merasa implementasi Perda tentang Pelestarian Betawi masih separuh-separuh.

Luthfi menilai, wagub yang baru harus bisa mengimplementasikan perda itu secara maksimal.

"Maka wajar, kita perlu ukur seberapa kepeduliannya terhadap masyarkat Betawi," kata dia.

Sebelumnya, sebuah spanduk penolakan wakil gubernur DKI Jakarta muncul di pagar DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: FBR Beri Dukungan kepada Jokowi-Maruf di Pilpres 2019, Ini Alasannya

Berdasarkan pantauan Kompas.com, spanduk hijau bertuliskan, "KITE MENOLAK WAGUB DKI JAKARTA DARI PKS" dan tertanda dari Forum Betawi Rempug (FBR).

Adapun, DPW PKS DKI Jakarta dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI telah menandatangani surat penetapan calon wakil gubernur DKI.

Kedua partai sepakat mencalonkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagai wagub DKI Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X