Kompas.com - 08/03/2019, 17:03 WIB
Indry Oktaviani selalu koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan dalam diskusi di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat (8/3/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINIndry Oktaviani selalu koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan dalam diskusi di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat (8/3/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta segera memasukkan usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal itu untuk menghentikan fenomena perkawinan anak.

"Kami berharap sebelum pergantian anggota DPR, revisi undang-undang ini sudah selesai dibahas. Apalagi, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan putusan MK harus jadi prioritas," ujar Indry Oktaviani selaku koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan dalam diskusi di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Menurut Indry, pembahasan dan revisi undang-undang tersebut merupakan mandat putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 7 Ayat (1) UU tentang Perkawinan.

Baca juga: Ace Hasan: Komisi VIII Sambu Positif Putusan MK untuk Revisi UU Perkawinan

Sebelumnya, MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Namun, MK menegaskan tak bisa merevisi UU tersebut karena lembaga yang memiliki kewenangan itu adalah DPR. Maka, MK memberikan tenggat waktu kepada DPR selama tiga tahun guna merevisi ketentuan batas usia dalam UU perkawinan.

Menurut Indry, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR dapat memasukan usulan revisi undang-undang yang dirasa penting ke dalam Prolegnas yang telah disusun.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, DPR siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan dengan tenggat waktu tiga tahun.

Baca juga: DPR Siap Laksanakan Putusan MK untuk Revisi UU Perkawinan

Namun, ia belum bisa memastikan kapan pembahasan revisi UU tersebut bisa selesai.

"Pada prinsipnya kami siap mengubah UU tersebut. Namun, harus diakui bahwa kami di DPR pun juga banyak sekali agenda-agenda legislasi yang belum terselesaikan sehingga tidak bisa memberikan kepastian kapan revisi UU ini selesai," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/12/2018).

Kompas TV Puluhan pasangan mengikuti sidang Isbat Nikah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Pasangan-pasangan ini sudah hidup bersama selama bertahun-tahun tetapi terkendala biaya mengesahkan perkawinan mereka. 21 pasangan mengikuti sidang Isbat Nikah di pendopo kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sidang pengesahan perkawinan ini diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Sebagian dari pasangan ini sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Ada juga yang menikah secara agama atau adat tetapi belum mencatatkan pernikahan mereka di pencatatan sipil karena keterbatasan biaya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.