Ma'ruf Amin Buka Opsi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat dengan Islah

Kompas.com - 08/03/2019, 14:13 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin dalam sambutannya di Ponpes Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (25/12/2019), Dok media Jokowi-MarufCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin dalam sambutannya di Ponpes Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (25/12/2019),
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin membuka opsi penyelesaian HAM berat masa lalu dengan cara islah. Ma'ruf mengatakan, dalam agama Islam, islah menjadi salah satu solusi yang dianggap baik.

"Bagi agama Islam, islah menjadi salah satu solusi dan dianggap sesuatu yang baik. Ada ayat yang mengatakan tidak ada kebaikan dari pembicaraan manusia kecuali tiga hal. Satu menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang berbuat baik, dan mengislahkan. Bagaimana mengislahkan? Harus ada kemauan semua pihak," ujar Ma'ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai komitmennya terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu oleh kelompok Milenial Antihoax yang datang ke rumahnya. Menurut Ma'ruf, hal tersebut tidak mudah dilakukan karena bukti-bukti sulit ditemukan.

Kesulitan ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara lain.

Baca juga: Penuntasan Kasus HAM Berat di Mata Kubu Jokowi dan Prabowo...

"Memang tidak mudah mencari orang yang hilang tidak jelas, itu tidak mudah. Bahkan, mencari pembunuh John F Kennedy di Amerika, negara yang canggih itu saja juga masih sulit. Itu orangnya yang bunuh pintar, ini yang nyulik juga mungkin pintar sekali," ujar Ma'ruf.

Bukan hanya itu, Ma'ruf mengatakan penyiram air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Baswedan juga sulit untuk diketahui sampai saat ini. Meski penyelesaian kasus ini berat, Ma'ruf mengatakan dirinya dan Jokowi tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya.

"Komitmennya tetap menyelesaikan kasus yang belum selesai, termasuk pelanggaran HAM berat, termasuk orang yang hilang. Kita tidak boleh berputus asa," katanya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor Pasien Sembuh Dalam 2 Hari Terakhir dan Proses Herd Immunity yang Butuh Waktu

Rekor Pasien Sembuh Dalam 2 Hari Terakhir dan Proses Herd Immunity yang Butuh Waktu

Nasional
Foto Tak Pakai Masker di Pernikahan, Bupati Pati: Mereka Minta Foto Sekali Lagi, namun Maskernya Dibuka

Foto Tak Pakai Masker di Pernikahan, Bupati Pati: Mereka Minta Foto Sekali Lagi, namun Maskernya Dibuka

Nasional
Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Nasional
Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Nasional
Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Nasional
BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Nasional
Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Nasional
Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Nasional
Kasus Kontroversi 'Swab Test', Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Kasus Kontroversi "Swab Test", Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Nasional
Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X