Ma'ruf Amin: HTI Bukan Ditolak, tetapi Tertolak...

Kompas.com - 08/03/2019, 12:57 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat menghadiri acara Deklarasi Gerakan IM Untuk Memenangkan Jokowi-Ma?ruf Amin (IM-Jamin), di Wisma Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/3/2019).  KOMPAS.com / handoutCalon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat menghadiri acara Deklarasi Gerakan IM Untuk Memenangkan Jokowi-Ma?ruf Amin (IM-Jamin), di Wisma Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dititipi pesan oleh kelompok Milenial Anti Hoaks yang datang ke rumahnya untuk menjaga persatuan Indonesia. Salah satunya dengan menjaga agar organisasi HTI tidak hidup lagi.

Ma'ruf pun berpendapat HTI di Indonesia bukan ditolak, tetapi tertolak.

"Kenapa HTI itu ditolak? Saya bilang bukan ditolak, tetapi tertolak. Berbeda itu. Kalau ditolak itu bisa masuk cuma ditolak. Kalau tertolak itu memang tidak bisa masuk karena dia membawa sistem yang tidak sesuai dengan kesepakatan," ujar Ma'ruf di Jalan Situbondo, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: Kasasi Ditolak MA, Ini Tanggapan Pihak HTI

Ma'ruf mengatakan, negara Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan, yaitu dengan Pancasila. Dalam negara yang majemuk ini, kata Ma'ruf, sulit membuat kesepakatan yang bisa disetujui semua kelompok.

Indonesia memiliki Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi pemersatu keragaman bangsa Indonesia. Sementara HTI yang membawa konsep negara khilafah secara otomatis "tertolak" dari kesepakatan yang ada.

"Dia bawa khilafah. Khilafah itu menyalahi kesepakatan. Maka, otomatis tertolak," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jejak Yusril Melawan Jokowi, dari Bela Prabowo hingga HTI

Namun, kata Ma'ruf, organisasi HTI ini cukup besar. Oleh karena itu, negara harus menempuh pendekatan konstitusional untuk menghentikan pergerakannya. Ma'ruf mengatakan ini adalah upaya untuk menjaga keutuhan negara.

Sebagai cawapres, Ma'ruf mengaku ingin ikut mendampingi Jokowi dalam menjaga NKRI. Ma'ruf mengatakan dirinya lebih baik tetap menjadi Rais Aam PBNU jika tidak berniat melaksanakan ini.

"Justru kenapa saya mau jadi calon wakil presiden ini karena saya ingin menjaga keutuhan NKRI. Saya lebih nyaman jadi Ketua MUI dan Rais aam PBNU, (lebih) tenang. Sekarang ini saya kayak sopir taksi ngejar setoran. Muter saja ke mana-mana seluruh Indonesia," ujar Ma'ruf.

Kompas TV Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menon-aktifkan dua pengajarnya karena diduga terafiliasi dengan HTI.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

Nasional
Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Nasional
Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Nasional
UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

Nasional
Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

Nasional
Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Nasional
Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nasional
Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.