Ma'ruf Amin: HTI Bukan Ditolak, tetapi Tertolak...

Kompas.com - 08/03/2019, 12:57 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat menghadiri acara Deklarasi Gerakan IM Untuk Memenangkan Jokowi-Ma?ruf Amin (IM-Jamin), di Wisma Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/3/2019).  KOMPAS.com / handout Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat menghadiri acara Deklarasi Gerakan IM Untuk Memenangkan Jokowi-Ma?ruf Amin (IM-Jamin), di Wisma Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dititipi pesan oleh kelompok Milenial Anti Hoaks yang datang ke rumahnya untuk menjaga persatuan Indonesia. Salah satunya dengan menjaga agar organisasi HTI tidak hidup lagi.

Ma'ruf pun berpendapat HTI di Indonesia bukan ditolak, tetapi tertolak.

"Kenapa HTI itu ditolak? Saya bilang bukan ditolak, tetapi tertolak. Berbeda itu. Kalau ditolak itu bisa masuk cuma ditolak. Kalau tertolak itu memang tidak bisa masuk karena dia membawa sistem yang tidak sesuai dengan kesepakatan," ujar Ma'ruf di Jalan Situbondo, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: Kasasi Ditolak MA, Ini Tanggapan Pihak HTI

Ma'ruf mengatakan, negara Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan, yaitu dengan Pancasila. Dalam negara yang majemuk ini, kata Ma'ruf, sulit membuat kesepakatan yang bisa disetujui semua kelompok.

Indonesia memiliki Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi pemersatu keragaman bangsa Indonesia. Sementara HTI yang membawa konsep negara khilafah secara otomatis "tertolak" dari kesepakatan yang ada.

"Dia bawa khilafah. Khilafah itu menyalahi kesepakatan. Maka, otomatis tertolak," katanya.

Baca juga: Jejak Yusril Melawan Jokowi, dari Bela Prabowo hingga HTI

Namun, kata Ma'ruf, organisasi HTI ini cukup besar. Oleh karena itu, negara harus menempuh pendekatan konstitusional untuk menghentikan pergerakannya. Ma'ruf mengatakan ini adalah upaya untuk menjaga keutuhan negara.

Sebagai cawapres, Ma'ruf mengaku ingin ikut mendampingi Jokowi dalam menjaga NKRI. Ma'ruf mengatakan dirinya lebih baik tetap menjadi Rais Aam PBNU jika tidak berniat melaksanakan ini.

"Justru kenapa saya mau jadi calon wakil presiden ini karena saya ingin menjaga keutuhan NKRI. Saya lebih nyaman jadi Ketua MUI dan Rais aam PBNU, (lebih) tenang. Sekarang ini saya kayak sopir taksi ngejar setoran. Muter saja ke mana-mana seluruh Indonesia," ujar Ma'ruf.

Kompas TV Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menon-aktifkan dua pengajarnya karena diduga terafiliasi dengan HTI.

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Blusukan di 5 Lokasi 'Bali Baru', Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Blusukan di 5 Lokasi "Bali Baru", Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Nasional
Close Ads X