Ketua DPR Minta Pemerintah Tambah Kekuatan TNI di Papua setelah Serangan KKB

Kompas.com - 08/03/2019, 11:11 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senin (11/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menambah kekuatan TNI di Papua usai munculnya serangan dari anggota kelompok bersenjata di Papua.

"Dari kronologi peristiwa kontak senjata Kamis kemarin, terkesan bahwa kekuatan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) tidak bisa danggap remeh," papar Bambang, melalui keterangan tertulis, Jumat (8/3/2019).

"KKB masih mampu memberi perlawanan dan mengganggu proses evakuasi ketika helikopter yang akan mengangkut prajurit TNI yang gugur masih ditembaki KKB," lanjut dia.

Ia mengatakan, dengan kekuatan yang lebih memadai, bisa ditingkatkan eskalasi operasi. Sebab, kata Bambang, pemerintah perlu merespons secara tegas tewasnya sejumlah prajurit TNI dan warga sipil.

Baca juga: Anggota Brimob Tim Pemburu KKB Terseret Arus di Nduga Papua

 

Oleh karena itu, menurut fia, operasi yang lebih ofensif sangat diperlukan untuk menumpas gerakan KKB di Nduga dan sekitarnya.

Selain itu, operasi yang lebih ofensif diperlukan untuk menjangkau dan menemukan tempat-tempat persembuyian KKB di Papua.

"Selain memperkuat moral prajurit TNI, operasi yang lebih ofensif secara tidak langsung akan meningkatkan aspek pengamanan proses pembangunan infrastruktur di Nduga. Pembangunan di Papua hendaknya tidak boleh dihambat oleh gerakan KKB," lanjut dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi menuturkan bahwa pasukan TNI diserang dengan dengan kekuatan yang tidak berimbang saat terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Kabupaten Nduga, Kamis (7/3/2019) sekitar pukul 08.00 WIT.

Baca juga: TNI Sebut Kabar Kontak Senjata di Nduga Papua Hoaks

Sisriadi menuturkan, pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Gakkum berkekuatan 25 orang tersebut baru tiba di Distrik Mugi dalam rangka mengamankan jalur pergeseran pasukan.

Tiba-tiba terjadi serangan mendadak oleh sekitar 50 sampai 70 orang bersenjata campuran pimpinan Egianus Kogoya, baik senjata standar militer maupun senjata tradisional seperti panah dan tombak.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Nasional
Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Nasional
Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X