AJI Nilai Orasi Robertus Robet adalah Kebebasan Berekspresi Warga Negara

Kompas.com - 07/03/2019, 16:43 WIB
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (3/5/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANKetua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen ( AJI) mendesak polisi membebaskan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet yang terjerat kasus penghinaan terhadap penguasa atau badan umum di Indonesia.

AJI berpandangan, orasi yang disampaikan Robet dalam Aksi Kamisan, Kamis (28/2/2019) yang menyinggung dwifungsi ABRI merupakan kebebasan berekpresi warga negara yang dijamin dan tertuang dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

"Penyampaian pendapat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," kata Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan, melalui keterangan tertulis, Kamis (7/3/2019).

Baca juga: Pemeriksaan Selesai, Aktivis HAM Robertus Robet Dipulangkan

Menurut AJI, penangkapan Robertus Robet membuat rezim saat ini tidak ada bedanya dengan rezim Orde Baru yang mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Oleh karenanya, AJI mengecam penangkapan Robet lantaran tidak adanya dasar yang jelas.

"Kritik Robertus Robet terhadap rencana pemerintah menempatkan kembali prajurit aktif TNI di jabatan sipil dijamin oleh perundang-undangan," ujar Abdul.

AJI juga mendesak kepolisian untuk segera membebaskan Robertus Robet dan menghormati HAM dengan menjamin hak warga negara berpendapat dan berekspresi, sebagaimana diatur Undang-undang Dasar 1945.

Baca juga: YLBHI: Tak Ada Niat Robertus Robet Menghina TNI

Terakhir, AJI meminta pasal karet dalam UU ITE dan KUHP dihapuskan.

"Mendesak penghapusan seluruh pasal karet dalam UU ITE dan KUHP yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi para perjuang HAM, termasuk para jurnalis," tandasnya.

Polisi menetapkan Robertus Robet sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum di Indonesia.

Berdasarkan surat dari kepolisian, Robet dijerat Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan/atau Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan/atau Pasal 207 KUHP.

Baca juga: Polemik Dwifungsi TNI, dari Pernyataan Luhut hingga Penahanan Robertus Robet

Robet diduga telah melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA, berita hoaks, atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.

Tindak pidana tersebut diduga dilakukan Robet saat berorasi di Aksi Kamisan pada 28 Februari 2019 mengenai dwifungsi ABRI.

Dalam orasinya itu, Robet menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan mahasiswa pergerakan 1998 untuk menyindir institusi ABRI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X