Bawaslu Minta Kepolisian Tegas Tindak Dugaan Kampanye Hitam Pemilu

Kompas.com - 06/03/2019, 23:21 WIB
Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODivisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Fritz Edward Siregar meminta pihak kepolisian dalam menindak kasus dugaan kampanye hitam terhadap peserta pemilu.

Menurut Fritz, dalam kasus-kasus tertentu, pihaknya tidak dapat melakukan pendalaman kasus. Sebab, Bawaslu hanya berwenang dalam menangani dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan peserta, pelaksana, atau tim kampanye pemilu.

Sementara kampanye hitam memungkinkan dilakukan oleh relawan pendukung peserta pemilu.

"Kami meminta kepolisian untuk tegas melakukan proses penyidikan siapa orang-orang yang melakukan, yang menyebarkan ujaran kebencian dalam proses kamapnye yang berlangsung saat ini," kata Fritz saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Perintahkan Caleg Tak Main Kampanye Hitam

Fritz menjelaskan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur soal larangan peserta, pelaksana, dan tim kampanye melakukan kampanye hitam.

Pasal 280 ayat (1) huruf c melarang pelaksana, peserta dan tim kampanye menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan, dan peserta pemilu lainnya.

Sementara Pasal 280 ayat 1 huruf d melarang pelaksana, peserta dan tim kampanye menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Namun, di luar itu, pelaksana, peserta, tim kampanye, hingga relawan, bisa dikenai aturan dalam KUHP.

Baca juga: Tanggapi Kampanye Hitam, Moeldoko Sebut Banyak yang Kehilangan Logika

Pasal 14 dan 15 KUHP menyebutkan, dilarang menyebarkan berita bohong. Sementara Pasal 310 dan 311 KUHP melarang seseorang mengajak orang lain melakukan kerusuhan atau ujaran kebencian.

Terkait dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh relawan pendukung peserta pemilu, Bawaslu menyerahkan prosesnya ke kepolisian.

"Ini kami berikan pada tim cyber untuk dilakukan penyelidikan. Tapi kami akan terus follow up ke tim cyber untuk melakukan profiling, penelusuran dari orang-orang yang melakukan dan menyebarkan hoaks atau kampanye-kampanye seperti itu," ujar Fritz.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X