Kompas.com - 06/03/2019, 19:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membantah pernyataan terdakwa Lucas yang merasa jaksa KPK memiliki dendam sehingga berupaya memberikan hukuman yang berat terhadapnya.

"Apa yang dilakukan KPK itu hanya proses hukum saja. Jadi kalau ada keberatan jawablah dengan argumentasi dan proses hukum ada proses atau tahapan pleidoi. Nanti silakan saja diargumentasikan di sana," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (6/3/2019) malam.

Febri memastikan, semua kasus korupsi yang ditangani KPK berdasarkan bukti-bukti. Selain itu, bukti-bukti yang ada juga diuji melalui persidangan.

Baca juga: Dituntut Hukuman Maksimal, Lucas Merasa Jaksa Punya Dendam

Terdakwa  Lucas menunggu sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/3/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Terdakwa Lucas menunggu sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/3/2019).
"Jadi tidak ada faktor lain apalagi kalau dikatakan dendam dan lain-lain itu tidak pernah ada dalam konsep pelaksanaan tugas yang dilakukan KPK," ujar Febri.

KPK yakin, terdakwa Lucas berupaya menghalangi proses hukum yang dilakukan terhadap mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

"Keyakinan KPK itu dituangkan di tuntutan. Tentu saja kalau nanti pihak terdakwa ingin mengajukan pembelaan silakan saja itu hak dari terdakwa dan mari kita tunggu nanti putusan pengadilannya," papar Febri.

Baca juga: Menurut Jaksa, Bantahan Anak Eddy Sindoro Makin Buktikan Perbuatan Lucas

Sebelumnya Lucas menilai, jaksa KPK melakukan kekeliruan karena menuntut hukuman maksimal terhadapnya.

Lucas dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Ini sudah saya duga seperti ada dendam. Ada ketidaksenangan. Tapi nyata sekali apa yang diformulasikan dengan fakta-fakta hukum, jaksa keliru, sangat keliru," ujar Lucas seusai mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Menurut Lucas, pertimbangan yang digunakan jaksa tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Penilaian jaksa dianggap sangat tidak objektif.

Baca juga: Empat Pelanggaran Lucas Menurut Jaksa KPK

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.