Seleksi Pegawai Kontrak Pemerintah Kemenag Ditunda

Kompas.com - 06/03/2019, 17:17 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berswafoto dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-47 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11). Peringatan hari lahir KORPRI ke-47 mengangkat tema KORPRI melayani, bekerja dan menyatukan bangsa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (tengah) berswafoto dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-47 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11). Peringatan hari lahir KORPRI ke-47 mengangkat tema KORPRI melayani, bekerja dan menyatukan bangsa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) tahap I Kementerian Agama ( Kemenag) ditunda. Seleksi pegawai kontrak pemerintah ini dibuka untuk formasi guru dan dosen.

Penundaan tersebut juga disampaikan melalui surat yang diunggah di situs resmi Kemenag. Surat tersebut bernomor P -03432/SJ/B.II.2/Kp.00.1/02/2019, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Ahmadi.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki menyampaikan, pihaknya mengusulkan sebanyak 20.970 formasi, terdiri 20.719 guru dan 71 dosen untuk rekrutmen PPPK kali ini.

Sementara itu, belum ada jadwal pasti terkait pelaksanaan rekrutmen pegawai kontrak pemerintah di Kemenag.

"(Waktu pelaksanaan PPPK Kemenag) kami masih menunggu konfirmasi Badan Kepegawaian Negara," kata Mastuki saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/3/2019) sore.

Baca juga: Pengumuman Hasil Seleksi Pegawai Kontrak Pemerintah Diumumkan 12 Maret

Namun, informasi di surat resmi menyampaikan, pelaksanaan seleksi PPPK Kemenag ditunda hingga pengadaan PPPK Tahap II Tahun 2019.

Adapun, alasannya adalah masih dibutuhkan koordinasi antara satuan kerja, Kementerian Agama Pusat dan panitia seleksi nasional, karena guru dan dosen Kemenag tersebar di seluruh provinsi.

Berikut bunyi surat ini:

PENGUMUMAN
Nomor: P-03432/SJ.B.II.2/Kp.00.1/02/2019
TENTANG
PENUNDAAN PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK GURU DAN DOSEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/163/M.SM.01.00/2019 tanggal 07 Februari 2019 perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/230/M.SM.01.00/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Penyampaian SPTJM Verifikasi PPPK Kementerian Agama Tahun 2019, Tenaga Honorer Eks Kategori II (TH Eks K-II) Guru dan Dosen Kementerian Agama tersebar pada seluruh Provinsi, sehingga dibutuhkan koordinasi antara Satuan Kerja, Kementerian Agama Pusat dan Panitia Seleksi Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru dan Dosen di lingkungan Kementerian Agama ditunda hingga Pengadaan PPPK Tahap II Tahun 2019. Kepada Peserta agar selalu memantau informasi Pengadaan PPPK pada situs https://ssp3k.bkn.go.id atau www. kemenag.go.id.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X