PKS Lapor ke Bareskrim soal Hoaks 1 Maret Hari Poligami Nasional

Kompas.com - 06/03/2019, 16:53 WIB
Hoaks 1 Maret dicetuskan sebagai Hari Poligami Nasional dengan logo PKS tersebar di media sosial. TwitterHoaks 1 Maret dicetuskan sebagai Hari Poligami Nasional dengan logo PKS tersebar di media sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) melaporkan 9 akun di media sosial Twitter dan Facebook atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut diterima pihak Bareskrim dengan nomor pelaporan LP/B/0283/III/2019/BARESKRIM, tertanggal Rabu (6/3/2019).

"Melaporkan dugaan tindak pidana berupa serangan terhadap kehormatan PKS dan fitnah, juga berita bohong yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Kadiv Advokasi Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Ahmar Ihsan Rangkuti, di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: [HOAKS] PKS Cetuskan 1 Maret sebagai Hari Poligami Nasional

Ia menuturkan, akun tersebut mengunggah berita bohong terkait 1 Maret sebagai Hari Poligami Nasional yang katanya dicetuskan oleh PKS.

Kadiv Advokasi Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Ahmar Ihsan Rangkuti (tengah), di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Kadiv Advokasi Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Ahmar Ihsan Rangkuti (tengah), di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Ahmar menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan hal tersebut bukan merupakan aspirasi atau program dari partainya.

"Kami kembali tegaskan bahwa rilis yang beredar di masyarakat, yang viral akhir-akhir ini itu adalah bukan rilis dan bukan konten yang dibuat PKS," jelasnya.

Baca juga: Imam Besar Al Azhar: Poligami Bisa Picu Ketidakadilan untuk Perempuan

Konten tersebut, katanya, telah menimbulkan keresahan di lingkungan internal partai dan dapat membuat publik berpersepsi buruk terhadap PKS.

Ahmar menuturkan, pihaknya telah melayangkan somasi terhadap akun-akun yang mengunggah informasi tersebut.

Dikarenakan pihaknya tak menerima itikad baik dalam 1 x 24 jam, PKS akhirnya memutuskan melaporkannya kepada pihak berwajib.

Baca juga: PSI: Dasar Penolakan Larangan Poligami oleh PKS Tidak Tepat

Dalam laporannya, mereka juga telah menyertakan sejumlah bukti, seperti tangkapan layar (screenshot) dari unggahan terkait.

Kesembilan akun yang dilaporkan adalah akun fanspage Facebook KataKita, @kemalarsjad di Twitter, Ellies Daini di Facebook, Yosi di Facebook, Bicara Politik di Facebook, @detektifkakekid di Twitter, @NegaraHantu di Twitter, @PencuriKursi di Twitter, dan Kris di Facebook.

Kepada kesembilan akun tersebut, pasal yang disangkakan adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP.

Kompas TV Dalam pidatonya di Surabaya beberapa waktu lalu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie meminta kader PSI untuk tidak mempraktikan poligami. Grace bahkan mengatakan jika partainya lolos ke parlemen salah satu agenda yang akan diperjuangkan adalah larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menurut Grace, praktik poligami telah menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan. Pernyataan sang ketua umum ternyata tak serta merta disetujui oleh seluruh kader PSI. Seperti penolakan yang dilontarkan Ketua DPC kecamatan Cina, kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Nadir Amir. Nadir bahkan memutuskan mundur dari jabatannya pasca pidato Ketua Umum PSI tersebut.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X