Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kirim PMN Mekaar ke Pasar Mama Mama, Ini Perintah, Bu Rini

Kompas.com - 06/03/2019, 16:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis perempuan Papua, Nulyana Yakadewa menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo secara langsung karena telah merevitalisasi Pasar Mama Mama di Kota Jayapura, Papua.

Hal tersebut disampaikan saat acara pertemuan 500-an aktivis perempuan arus bawah dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

"13 tahun kami turun di jalan meneriakkan (pembangunan) Pasar Mama Mama Papua. Datang Bapak Presiden dan dapat menyelesaikannya dalam tempo 4 minggu saja. Pasar itu sekarang sudah empat lantai, saya ucapkan terima kasih," ujar dia.

Baca juga: Hadiri Pembagian KIP, Presiden Jokowi Promosi KIP Kuliah

Kini, mama-mama yang berjualan di pasar sudah mendapatkan lapak berjualan yang laik. Tak lagi beralaskan karung di tanah, tidak lagi kepanasan dan kehujanan.

Meski begitu, Nulyana merasa pemerintah harus masuk ke tahap pembangunan selanjutnya, yakni membantu pedagang mendongkrak kapasitas ekonominya.

"Harapan kami lagi, bantuan permodalan pasar mama mama. Itu akan menjadi lebih baik bagi kita. Kami mau dapat," ujar dia.

Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membuka program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) bagi mama-mama pedagang di pasar tersebut.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Hoaks Tak Efektif Lawan Kerja Nyata Pemerintah

Jokowi mendapatkan laporan, ada sekitar 635 mama-mama yang berdagang di pasar tersebut.

"Di sini ada Ibu Menteri BUMN. Tolong kirim itu PMN program Mekaar ke Pasar Mama Mama. Ini perintah Bu, harus cepat ini. Besok pasti sudah di sana," ujar Jokowi.

Para aktivis perempuan yang hadir langsung bertepuk tangan atas respons Presiden Jokowi itu.

Tidak hanya bantuan permodalan, Nulyana juga meminta pemerintah membangun save house bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Papua.

Nulyana menyarankan pemerintah membangun dua save house. Satu di Papua, satu lagi di Papua Barat.

Presiden juga merespons positif permintaan itu.

"Oke, berarti di Papua dan Papua Barat. Gampang kalau itu," ujar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com