Polemik Cuti Kampanye bagi Presiden Peserta Pilpres...

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo tetap menjalankan aktivitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di sela statusnya sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2019.

Sikap Jokowi ini menuai polemik, sebab ada sebagian masyarakat yang menganggap presiden harus cuti selama masa kampanye. Mereka yang protes beranggapan aturan ini sama seperti dalam pemilihan kepala daerah.

Berawal dari protes yang dilayangkan kubu oposisi, perkara cuti ini kemudian melebar dan menyeret Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu 2019.

Protes BPN

KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono di Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/12/2018).

Wakil Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono melontarkan desakannya kepada Joko Widodo untuk transparan terkait cuti yang ia ambil untuk kepentingan kampanye.

Menurut Ferry, transparansi ini dibutuhkan untuk mengetahui apa ada anggaran negara yang digunakan oleh Jokowi saat melakukan kampanye.

"Kami dari BPN ingin menyampaikan Pak Jokowi supaya tegas-tegas saja dalam menggunakan hak cutinya agar tidak menggunakan fasilitas negara," kata Ferry pada 26 Februari lalu.

Baca juga: Tim Prabowo Minta Jokowi Transparan soal Penggunaan Hak Cuti Kampanye

Menurut Ferry, penggunaan fasilitas dan anggaran negara untuk kepentingan kampanye adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal senada pun disampaikan oleh politisi PKS, Indra. Ia menyebut pentingnya Jokowi menginformasikan hari cuti yang diambilnya.

Lagipula, menurut Indra pemerintahan akan tetap berjalan baik meskipun sang presiden mengambil cuti untuk kampanye.

“Saya rasa Pak JK sanggup jadi presiden sementara kok,” ujar Indra.

Jawaban Jokowi

ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO Presiden RI Joko Widodo bersepeda saat menuju ke lokasi pembagian sertifikat sambungan listrik gratis kepada 100 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Bogor, Jawa Barat (2/12/2018). Sebelumnya Presiden berkesempatan mengisikan token dan menyalakan listrik 5 (lima) rumah tangga di Bantarjati, Bogor.

Menanggapi ini, Jokowi menyebut bahwa tidak ada aturan KPU yang mengharuskannya cuti total untuk melaksanakan kampanye pemilu. Sehingga, ia tetap akan bekerja menunaikan kewajibannya sebagai seorang kepala negara.

“Ya ini aturan KPU, semuanya kan berangkat dari aturan. Kalau aturan mengharuskan kita harus cuti total, ya saya akan cuti total. Aturan KPU kan tidak mengharuskan itu, ya kan. Dan saya masih bisa bekerja, paling (kampanye) hari Sabtu atau Minggu, lebih baik seperti itu,” kata Jokowi.

“Aturan memperbolehkan kok, kalau aturan mengharuskan ya saya akan cuti,” tuturnya.

Baca juga: Tim Prabowo Permasalahkan Cuti Kampanye, Ini Respons Jokowi