Kompas.com - 06/03/2019, 10:59 WIB
Ilustrasi: Narkoba
HANDININGIlustrasi: Narkoba

KOMPAS.com – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret politisi Partai Demokrat Andi Arief sebaiknya tidak dijadikan komoditas politik.

ICJR menjelaskan, kasus ini tak semestinya dijadikan bahan serangan oleh sejumlah kubu politik menjelang Pemilu Presiden 2019 pada April mendatang.

"Di tengah masa kampanye saat ini, pembincangan mengenai ditangkapnya Andi Arief menjadi komoditas politik yang justru digunakan untuk saling serang," kata Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (6/3/2019).

Andi Arief terakhir menjabat sebagai  Wakil Ketua Sekretris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat. Namun, saat ini dia telah mengajukan surat pengunduran diri setelah tersandung kasus ini.

Posisi Partai Demokrat dalam peta politik kali ini merupakan partai pengusung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Fakta inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan kubu lawan untuk melontarkan serangan.

Padahal, kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret politisi atau pejabat publik bukan baru kali pertama terjadi. Sebelumnya, beberapa politisi dengan latar belakang berbagai partai politik juga pernah terbukti mengonsumsi obat-obatan terlarang.

Misalnya, mantan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Indra Jaya Piliang, Kepala DPRD Buton Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN) La Usman, dan anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem Ibrahim Hasan.

Baca juga: Daftar Politisi dan Pejabat yang Terjerat Kasus Narkoba

Ini menunjukkan bahwa politisi dari kedua pihak, baik oposisi maupun pendukung pemerintah pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

"Sayangnya isu yang diperdebatkan kemudian justru menjadikan penggunaan narkotika sebagai komoditas politik yang meneruskan stigmatisasi buruk bagi penggunaan narkotika," kata Erasmus.

Lebih jauh, ICJR juga menilai penanganan kasus narkoba dengan menggunakan pendekatan hukum pidana tidak efektif untuk terus dijalankan. Tidak ada satu pun negara di dunia berhasil menangani penyalahgunaan narkotika dengan menghukum pengguna narkotika

Ada pendekatan lain yang lebih relevan dan dinilai manjur untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba, yaitu pendekatan kesehatan.

"Pemerintah Indonesia, sampai dengan hari ini jelas menjadi salah satu contoh gagalnya kebijakan buruk penanganan narkotika yang lebih mengedepankan pemidanaan daripada kesehatan masyarakat," ujar Erasmus.

Daripada sibuk menjadikan penyalahgunaan narkoba oleh politisi sebagai bahan untuk menyerang kubu politik lain, ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, yakni perbaikan kebijakan.

Mengubah penanganan hukum terkait narkoba dari yang sebelumnya mengacu pada pendekatan pidana, menjadi pendekatan yang mengutamakan kesehatan masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Nasional
Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Nasional
KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Nasional
Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Nasional
Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Nasional
Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Nasional
Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Nasional
Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot 'Trading' Fahrenheit

Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot "Trading" Fahrenheit

Nasional
Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Nasional
Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Nasional
M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

Nasional
Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.