ICJR Nilai Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tak Layak Jadi Komoditas Politik

Kompas.com - 06/03/2019, 10:59 WIB
Ilustrasi: Narkoba
HANDININGIlustrasi: Narkoba

KOMPAS.com – Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) menilai bahwa kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret politisi Partai Demokrat Andi Arief sebaiknya tidak dijadikan komoditas politik.

ICJR menjelaskan, kasus ini tak semestinya dijadikan bahan serangan oleh sejumlah kubu politik menjelang Pemilu Presiden 2019 pada April mendatang.

"Di tengah masa kampanye saat ini, pembincangan mengenai ditangkapnya Andi Arief menjadi komoditas politik yang justru digunakan untuk saling serang," kata Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (6/3/2019).

Andi Arief terakhir menjabat sebagai  Wakil Ketua Sekretris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat. Namun, saat ini dia telah mengajukan surat pengunduran diri setelah tersandung kasus ini.

Posisi Partai Demokrat dalam peta politik kali ini merupakan partai pengusung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Fakta inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan kubu lawan untuk melontarkan serangan.

Padahal, kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret politisi atau pejabat publik bukan baru kali pertama terjadi. Sebelumnya, beberapa politisi dengan latar belakang berbagai partai politik juga pernah terbukti mengonsumsi obat-obatan terlarang.

Misalnya, mantan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Indra Jaya Piliang, Kepala DPRD Buton Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN) La Usman, dan anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem Ibrahim Hasan.

Baca juga: Daftar Politisi dan Pejabat yang Terjerat Kasus Narkoba

Ini menunjukkan bahwa politisi dari kedua pihak, baik oposisi maupun pendukung pemerintah pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

"Sayangnya isu yang diperdebatkan kemudian justru menjadikan penggunaan narkotika sebagai komoditas politik yang meneruskan stigmatisasi buruk bagi penggunaan narkotika," kata Erasmus.

Lebih jauh, ICJR juga menilai penanganan kasus narkoba dengan menggunakan pendekatan hukum pidana tidak efektif untuk terus dijalankan. Tidak ada satu pun negara di dunia berhasil menangani penyalahgunaan narkotika dengan menghukum pengguna narkotika

Ada pendekatan lain yang lebih relevan dan dinilai manjur untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba, yaitu pendekatan kesehatan.

"Pemerintah Indonesia, sampai dengan hari ini jelas menjadi salah satu contoh gagalnya kebijakan buruk penanganan narkotika yang lebih mengedepankan pemidanaan daripada kesehatan masyarakat," ujar Erasmus.

Daripada sibuk menjadikan penyalahgunaan narkoba oleh politisi sebagai bahan untuk menyerang kubu politik lain, ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, yakni perbaikan kebijakan.

Mengubah penanganan hukum terkait narkoba dari yang sebelumnya mengacu pada pendekatan pidana, menjadi pendekatan yang mengutamakan kesehatan masyarakat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Nasional
Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Nasional
Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Nasional
Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X