Survei LSI: Masih Ada Pemilih Muslim yang Ingin Indonesia Seperti Timur Tengah

Kompas.com - 05/03/2019, 16:30 WIB
Konferensi pers LSI Denny JA di Kantor LSI Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKonferensi pers LSI Denny JA di Kantor LSI Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan penelitian mengenai pergeseran sentimen agama setelah 6 bulan masa kampanye calon presiden dan wakil presiden. Hasilnya, ada 3,5 persen pemilih Muslim yang menyatakan Indonesia harus seperti dunia Timur Tengah (Arab).

Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa mereka memilih pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Yang ingin Indonesia khas Pancasila, lebih banyak pendukung Jokowi- Ma'ruf. Yang ingin Indonesia seperti Timur Tengah, adalah pemilih Prabowo-Sandiaga," ujar peneliti LSI Ardian Sopa dalam jumpa pers di Kantor LSI Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Baca juga: Ini Hasil Survei LSI soal Pilihan Responden Pemilih Muslim dan Minoritas

Adapun, jumlah pemilih Muslim yang menjadi responden survei LSI sebanyak 87,8 persen. Saat diminta menjawab atas tiga pilihan orientasi politik yang diberikan, sebanyak 84,7 persen menyatakan Indonesia harus khas dengan Pancasila.

Kemudian, 3,5 persen menyatakan Indonesia harus seperti dunia Timur Tengah (Arab). Hanya 1,1 persen yang memilih Indonesia harus seperti dunia Barat.

Lebih lanjut saat ditanya mengenai orientasi politik terhadap pasangan yang dipilih, responden yang menyatakan Indonesia harus seperti dunia Timur Tengah (Arab) lalu memilih pasangan Prabowo Sandiaga yaitu sebanyak 54,1 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Menurut Survei LSI Denny JA, Mayoritas Pemilih Muslim Memilih PDI-P

Sementara, yang memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf sebanyak 45,9 persen.

Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan pada 18 -25 Februari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 1.200 responden.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,9 persen.

Peneliti menggunakan biaya sendiri dalam penelitian. Adapun, sumber dana tersebut berasal dari keuntungan jasa konsultan politik yang dilakukan di tingkat pemilihan daerah.

Kompas TV Sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil survei elektabilitas pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2019. Hasil survei ini ditanggapi beragam oleh kedua kubu. Bagaimana kedua paslon dan tim sukses memanfaatkan hasil survei elektabilitas ini menjelang hari pencoblosan april mendatang? Simak pembahasannya dalam Sapa Indonesia malam berikut ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Nasional
Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Nasional
Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.