Inspektorat Minta Perwira Hukum TNI Luruskan Isu Bangkitnya Dwifungsi ABRI

Kompas.com - 05/03/2019, 14:00 WIB
Irjen TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra membacakan sambutan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam silaturahmi dan minum kopi dengan Perwira Hukum TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019). Kegiatan tersebut untuk mempererat tali silaturahmi Perwira Hukum TNI di lingkungan Kementerian, Mahkamah Agung dan Mabes TNI. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.ANTARA/SIGID KURNIAWAN Irjen TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra membacakan sambutan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam silaturahmi dan minum kopi dengan Perwira Hukum TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019). Kegiatan tersebut untuk mempererat tali silaturahmi Perwira Hukum TNI di lingkungan Kementerian, Mahkamah Agung dan Mabes TNI. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen TNI Letjen Muhammad Herindra meminta para perwira hukum TNI aktif dalam memberikan literasi hukum kepada masyarakat untuk meluruskan informasi mengenai dugaan bangkitnya dwifungsi ABRI.

"Saya mengharapkan peran aktif para perwira hukum TNI untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat, dwifungsi ABRI adalah masa lalu yang sudah menjadi sejarah TNI," ujar Herindra di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019).

Herindra menjamin bahwa ke depan TNI makin profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang. Maka dari itu, ia menyayangkan adanya informasi mengenai dwifungsi ABRI yang dianggap menyesatkan.

Baca juga: Wapres Kalla: Saya Kira Tidak Ada Dwifungsi ABRI


"Seolah-olah TNI kembali ke zaman Orde Baru dengan menempatkan personelnya di berbagai posisi kementerian dan lembaga. Sesungguhnya ini cara pandang yang keliru," paparnya.

TNI, seperti diungkapkan Herindra, menempatkan personelnya di berbagai kementerian dan lembaga karena kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara.

Ia menambahkan, untuk itu, kini TNI mengupayakan adanya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 lantaran adanya kementerian dan lembaga baru yang terbentuk saat ini.

"Nah ini juga perlu, nanti mungkin dari perwira memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa tidak benar dwifungsi ABRI akan bangkit kembali," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Imparsial Al Araf menilai rencana penempatan tentara aktif di kementerian dan lembaga tidak tepat. Sebab, penempatan TNI aktif pada jabatan sipil tidak sejalan dengan agenda reformasi.

"Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi," ujar Al kepada Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Restrukturisasi TNI yang Ditengarai Membangkitkan Lagi Dwifungsi ABRI...

"Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis," kata dia.

Al menjelaskan, reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik. Artinya, militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati atau jabatan di kementerian dan lainnya.

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X