Inspektorat Minta Perwira Hukum TNI Luruskan Isu Bangkitnya Dwifungsi ABRI

Kompas.com - 05/03/2019, 14:00 WIB
Irjen TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra membacakan sambutan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam silaturahmi dan minum kopi dengan Perwira Hukum TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019). Kegiatan tersebut untuk mempererat tali silaturahmi Perwira Hukum TNI di lingkungan Kementerian, Mahkamah Agung dan Mabes TNI. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc. ANTARA/SIGID KURNIAWANIrjen TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra membacakan sambutan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam silaturahmi dan minum kopi dengan Perwira Hukum TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019). Kegiatan tersebut untuk mempererat tali silaturahmi Perwira Hukum TNI di lingkungan Kementerian, Mahkamah Agung dan Mabes TNI. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen TNI Letjen Muhammad Herindra meminta para perwira hukum TNI aktif dalam memberikan literasi hukum kepada masyarakat untuk meluruskan informasi mengenai dugaan bangkitnya dwifungsi ABRI.

"Saya mengharapkan peran aktif para perwira hukum TNI untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat, dwifungsi ABRI adalah masa lalu yang sudah menjadi sejarah TNI," ujar Herindra di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019).

Herindra menjamin bahwa ke depan TNI makin profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang. Maka dari itu, ia menyayangkan adanya informasi mengenai dwifungsi ABRI yang dianggap menyesatkan.

Baca juga: Wapres Kalla: Saya Kira Tidak Ada Dwifungsi ABRI

"Seolah-olah TNI kembali ke zaman Orde Baru dengan menempatkan personelnya di berbagai posisi kementerian dan lembaga. Sesungguhnya ini cara pandang yang keliru," paparnya.

TNI, seperti diungkapkan Herindra, menempatkan personelnya di berbagai kementerian dan lembaga karena kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara.

Ia menambahkan, untuk itu, kini TNI mengupayakan adanya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 lantaran adanya kementerian dan lembaga baru yang terbentuk saat ini.

"Nah ini juga perlu, nanti mungkin dari perwira memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa tidak benar dwifungsi ABRI akan bangkit kembali," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Imparsial Al Araf menilai rencana penempatan tentara aktif di kementerian dan lembaga tidak tepat. Sebab, penempatan TNI aktif pada jabatan sipil tidak sejalan dengan agenda reformasi.

"Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi," ujar Al kepada Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Restrukturisasi TNI yang Ditengarai Membangkitkan Lagi Dwifungsi ABRI...

"Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis," kata dia.

Al menjelaskan, reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik. Artinya, militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati atau jabatan di kementerian dan lainnya.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X