Dari 10 Provinsi, Skor Kepatuhan Tertinggi Pemenuhan Unsur Dokumen Penyidikan di Kepolisian Yogyakarta

Kompas.com - 05/03/2019, 13:35 WIB
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (kanan) dan Ninik Rahayu (kiri) dalam paparan survei di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (5/3/2019) siang. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (kanan) dan Ninik Rahayu (kiri) dalam paparan survei di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (5/3/2019) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Ombudsman RI di 10 provinsi menunjukkan, skor kepatuhan tertinggi pemenuhan unsur dokumen penyidikan berada di kepolisian wilayah Yogyakarta dengan skor 69,77.

Sementara, skor kepatuhan terendah berada di kepolisian wilayah Sumatera Utara dengan skor 15,91.

Meski demikian, Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menjelaskan, skor 69,77 masih tergolong pada zona kepatuhan sedang.

"Kepolisian di Sumatera Utara memiliki nilai terendah 15,91, dibandingkan dengan kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 69,77," kata Adrianus dalam paparan survei di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (5/3/2019) siang.


Adrianus menjelaskan, dari 10 provinsi, Yogyakarta, Jawa Barat, Maluku dan Riau berada di zona kepatuhan sedang. Rentang skornya dari 56,25 hingga 69,77.

Baca juga: Ombudsman dan KPK Incar Pengelola Apartemen yang Diduga Rugikan Negara

Sementara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatera Utara berada di zona kepatuhan rendah. Rentang skornya di kisaran 15,91 hingga 48,88.

"Dari segi pemenuhannya (unsur administrasi dokumen penyidikan) empat provinsi kuning. Sementara 6 provinsi merah, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Itu untuk penyidikan ya," kata Adrianus.

Dalam survei ini, Ombudsman mengambil sampel 4 berkas perkara setiap provinsi.

Ada pun kriteria berkas perkara merupakan tindak pidana umum, berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama, putusan pidana di atas lima tahun serta perkara diputus pada periode 2015-2018.

Pada tahap penyidikan, Ombudsman meneliti 7 dokumen wajib dan 8 dokumen fleksibel pada setiap berkas perkara.

Ombudsman meneliti pemenuhan unsur dokumen itu, seperti laporan polisi, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara penahanan hingga surat panggilan saksi dan ahli.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X