Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Sebut Kartu Indonesia Pintar Kuliah Beda dengan Bidikmisi

Kompas.com - 05/03/2019, 06:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyatakan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berbeda dengan program bidik misi.

Ace menuturkan, KIP Kuliah merupakan program baru yang sudah dianalisis oleh Jokowi dan tim. 

"Ini adalah sebuah kebijakan baru, ini berbeda. Kalau Bidikmisi itu kan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa berprestasi. Kalau ini KIP Kuliah adalah setiap warga negara yang berpenghasilan rendah yang mau kuliah tetapi tidak punya biaya," kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

"Karena misalnya perguruan tinggi mahal, maka nanti akan diberikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu, jadi beda ya," lanjut Ace.

Baca juga: Ketua DPR: Program Kartu Jokowi Harus Diapresiasi, Bukan Malah Nyinyir

Ia menambahkan, program KIP Kuliah yang akan diluncurkan Jokowi merupakan bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak akan pendidikan hingga bangku kuliah.

"Negara hadir di situ untuk membantu mereka. Supaya mereka punya akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan perguruan tinggi," lanjut politisi Golkar itu.

Sebelumnya Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nizar Zahro, mengkritik program kartu baru yang ditawarkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Menurut dia, program yang ada di kartu tersebut hanya mengganti nama program yang sudah diterapkan sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: BPN Prabowo Nilai Kartu Pra Kerja Jokowi Tak Bagus, Bikin Ketergantungan

"Tidak ada yang baru, hanya ganti nama. Dan program itu dimulai sejak jaman Pak SBY," kata Nizar Zahro saat dihubungi, Senin (25/2/2019).

Nizar mencontohkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Menurut dia, program yang membantu masyarakat tak mampu menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu sudah ada sejak zaman SBY. Program itu diberi nama Bidikmisi.

"Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini di mulai sejak tahun 2010," kata Nizar. 

Kompas TV Minggu (4/3) kemarin, Joko Widodo menghadiri acara Gebyar Bakso Merah Putih Indonesia Bersatu di Cikarang, Jawa Barat. Dalam acara ini, Jokowi menyampaikan sejumlah program dalam pemerintahannya. Jokowi juga memamerkaan tiga kartu yang bisa membantu warga, yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako Murah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Nasional
Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Nasional
Jokowi: 'Insya Allah' 'Smelter' PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Jokowi: "Insya Allah" "Smelter" PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Nasional
Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Nasional
Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Nasional
Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Nasional
Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Nasional
Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

Nasional
Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Nasional
Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Nasional
Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com