Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Sebut Kartu Indonesia Pintar Kuliah Beda dengan Bidikmisi

Kompas.com - 05/03/2019, 06:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyatakan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berbeda dengan program bidik misi.

Ace menuturkan, KIP Kuliah merupakan program baru yang sudah dianalisis oleh Jokowi dan tim. 

"Ini adalah sebuah kebijakan baru, ini berbeda. Kalau Bidikmisi itu kan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa berprestasi. Kalau ini KIP Kuliah adalah setiap warga negara yang berpenghasilan rendah yang mau kuliah tetapi tidak punya biaya," kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

"Karena misalnya perguruan tinggi mahal, maka nanti akan diberikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu, jadi beda ya," lanjut Ace.

Baca juga: Ketua DPR: Program Kartu Jokowi Harus Diapresiasi, Bukan Malah Nyinyir

Ia menambahkan, program KIP Kuliah yang akan diluncurkan Jokowi merupakan bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak akan pendidikan hingga bangku kuliah.

"Negara hadir di situ untuk membantu mereka. Supaya mereka punya akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan perguruan tinggi," lanjut politisi Golkar itu.

Sebelumnya Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nizar Zahro, mengkritik program kartu baru yang ditawarkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Menurut dia, program yang ada di kartu tersebut hanya mengganti nama program yang sudah diterapkan sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: BPN Prabowo Nilai Kartu Pra Kerja Jokowi Tak Bagus, Bikin Ketergantungan

"Tidak ada yang baru, hanya ganti nama. Dan program itu dimulai sejak jaman Pak SBY," kata Nizar Zahro saat dihubungi, Senin (25/2/2019).

Nizar mencontohkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Menurut dia, program yang membantu masyarakat tak mampu menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu sudah ada sejak zaman SBY. Program itu diberi nama Bidikmisi.

"Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini di mulai sejak tahun 2010," kata Nizar. 

Kompas TV Minggu (4/3) kemarin, Joko Widodo menghadiri acara Gebyar Bakso Merah Putih Indonesia Bersatu di Cikarang, Jawa Barat. Dalam acara ini, Jokowi menyampaikan sejumlah program dalam pemerintahannya. Jokowi juga memamerkaan tiga kartu yang bisa membantu warga, yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako Murah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com