Timses Jokowi Sebut Kartu Indonesia Pintar Kuliah Beda dengan Bidikmisi

Kompas.com - 05/03/2019, 06:20 WIB
Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimAce Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2018)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyatakan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berbeda dengan program bidik misi.

Ace menuturkan, KIP Kuliah merupakan program baru yang sudah dianalisis oleh Jokowi dan tim. 

"Ini adalah sebuah kebijakan baru, ini berbeda. Kalau Bidikmisi itu kan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa berprestasi. Kalau ini KIP Kuliah adalah setiap warga negara yang berpenghasilan rendah yang mau kuliah tetapi tidak punya biaya," kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

"Karena misalnya perguruan tinggi mahal, maka nanti akan diberikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu, jadi beda ya," lanjut Ace.

Baca juga: Ketua DPR: Program Kartu Jokowi Harus Diapresiasi, Bukan Malah Nyinyir

Ia menambahkan, program KIP Kuliah yang akan diluncurkan Jokowi merupakan bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak akan pendidikan hingga bangku kuliah.

"Negara hadir di situ untuk membantu mereka. Supaya mereka punya akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan perguruan tinggi," lanjut politisi Golkar itu.

Sebelumnya Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nizar Zahro, mengkritik program kartu baru yang ditawarkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Menurut dia, program yang ada di kartu tersebut hanya mengganti nama program yang sudah diterapkan sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: BPN Prabowo Nilai Kartu Pra Kerja Jokowi Tak Bagus, Bikin Ketergantungan

"Tidak ada yang baru, hanya ganti nama. Dan program itu dimulai sejak jaman Pak SBY," kata Nizar Zahro saat dihubungi, Senin (25/2/2019).

Nizar mencontohkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Menurut dia, program yang membantu masyarakat tak mampu menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu sudah ada sejak zaman SBY. Program itu diberi nama Bidikmisi.

"Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini di mulai sejak tahun 2010," kata Nizar. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X