KPK Akan Serahkan Aset Sitaan dari Akil Mochtar ke KPKNL Pontianak

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan aset rampasan dari terpidana korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak.

Mekanisme penyerahan barang rampasan melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan.

"Barang rampasan tersebut berupa tanah dan bangunan (dari) perkara M Akil Mochtar yang bernilai sekitar Rp 764,5 juta yang terletak di Parit Tokaya, Pontianak, Kalimantan Barat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/3/2019).

KPKNL Pontianak, kata Febri, akan menggunakannya sebagai rumah dinas. Penyerahan akan dilakukan di Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (5/3/2019).

Baca juga: Saksi Akil Mochtar Mengaku Diberi Rp 500 Juta Selama di Safe House

"Kami berharap penyerahan barang rampasan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPKNL Pontianak," kata Febri.

KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar tidak melakukan korupsi, apalagi jika hasil korupsi itu digunakan untuk membeli aset-aset tertentu.

"Karena hal tersebut berisiko dijerat tindak pidana pencucian uang, dan ketika sudah terkena proses hukum akan dikembalikan pada negara agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas," ujarnya.

Di tingkat pertama, Akil Mochtar divonis seumur hidup dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK dan tindak pidana pencucian uang.

Baca juga: Saksi Kasus Akil Mochtar Sebut Safe House KPK di Kelapa Gading Dibiayai Calon Kepala Daerah

Hakim menyatakan, Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), serta Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).

Kemudian Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Akil Mochtar. Dengan demikian, hukumannya tetap seumur hidup.

Majelis hakim juga menolak permohonan jaksa penuntut umum yang menginginkan hukuman Akil ditambah dengan membayar denda sebesar Rp 10 miliar.

Anggota Majelis Hakim Kasasi Krisna Harahap menjelaskan, permohonan kasasi ditolak antara lain dengan pertimbangan bahwa Akil Mochtar adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang seharusnya merupakan negarawan sejati dan steril dari perbuatan korupsi.