Ketua DPR: Program Kartu Jokowi Harus Diapresiasi, Bukan Malah Nyinyir

Kompas.com - 04/03/2019, 15:59 WIB
Calon Presiden petahana Joko Widodo (tengah) berswafoto dengan pendukung saat Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019). Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres mendatang. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARICalon Presiden petahana Joko Widodo (tengah) berswafoto dengan pendukung saat Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019). Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres mendatang.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, program baru Presiden RI Joko Widodo seperti Kartu Pra-kerja, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, dan Kartu Sembako Murah harus diapresiasi.

Bambang menilai, program tersebut merupakan terobosan baru.

"Terobosan itu sudah banyak dilakukan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako Murah, kemudian terobosan kartu kesehatan, dan sekarang kartu untuk tenaga kerja. Menurut saya, ini justru kita harus memberikan apresiasi," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja

Bambang juga menanggapi adanya pandangan bahwa salah satu program baru Jokowi, yaitu Kartu Pra-kerja, tidak ideal dengan kondisi finansial negara.

Sebab Jokowi akan menggaji pemegang kartu tersebut meski belum mendapat pekerjaan.

Bambang mengatakan, justru ini adalah tugas negara untuk mencari anggarannya. Negara wajib memenuhi.

"Jadi bukan soal ada duitnya atau tidak, tetapi justru kewajiban negara mencari sumber-sumber pendapatan negara untuk memenuhi kewajiban negara kepada rakyatnya. Itu dijamin dalam konstitusi," ujar Bambang.

Baca juga: Jokowi: Tiga Kartu Baru Berdasarkan Survei, Bukan Awur-awuran

Bambang juga tidak mempermasalahkan Jokowi yang baru mengeluarkan program ini menjelang pemilu 2019.

Menurut dia, semua pemerintah memiliki proses masing-masing. Pada awal pemerintahan, Bambang menilai, Jokowi fokus memperjuangkan KIP dan KIS.

Setelah berhasil diterapkan, bukan hal aneh jika Jokowi mengembangkannya dalam bentuk kartu lain.

"Itulah terobosan yang dilakukan oleh Presiden. Harusnya kita memberikan apresiasi, bukan malah nyinyir," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X