Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Program Kartu Jokowi Harus Diapresiasi, Bukan Malah Nyinyir

Kompas.com - 04/03/2019, 15:59 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, program baru Presiden RI Joko Widodo seperti Kartu Pra-kerja, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, dan Kartu Sembako Murah harus diapresiasi.

Bambang menilai, program tersebut merupakan terobosan baru.

"Terobosan itu sudah banyak dilakukan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako Murah, kemudian terobosan kartu kesehatan, dan sekarang kartu untuk tenaga kerja. Menurut saya, ini justru kita harus memberikan apresiasi," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja

Bambang juga menanggapi adanya pandangan bahwa salah satu program baru Jokowi, yaitu Kartu Pra-kerja, tidak ideal dengan kondisi finansial negara.

Sebab Jokowi akan menggaji pemegang kartu tersebut meski belum mendapat pekerjaan.

Bambang mengatakan, justru ini adalah tugas negara untuk mencari anggarannya. Negara wajib memenuhi.

"Jadi bukan soal ada duitnya atau tidak, tetapi justru kewajiban negara mencari sumber-sumber pendapatan negara untuk memenuhi kewajiban negara kepada rakyatnya. Itu dijamin dalam konstitusi," ujar Bambang.

Baca juga: Jokowi: Tiga Kartu Baru Berdasarkan Survei, Bukan Awur-awuran

Bambang juga tidak mempermasalahkan Jokowi yang baru mengeluarkan program ini menjelang pemilu 2019.

Menurut dia, semua pemerintah memiliki proses masing-masing. Pada awal pemerintahan, Bambang menilai, Jokowi fokus memperjuangkan KIP dan KIS.

Setelah berhasil diterapkan, bukan hal aneh jika Jokowi mengembangkannya dalam bentuk kartu lain.

"Itulah terobosan yang dilakukan oleh Presiden. Harusnya kita memberikan apresiasi, bukan malah nyinyir," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com