Ketua DPR: Program Kartu Jokowi Harus Diapresiasi, Bukan Malah Nyinyir

Kompas.com - 04/03/2019, 15:59 WIB
Calon Presiden petahana Joko Widodo (tengah) berswafoto dengan pendukung saat Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019). Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres mendatang. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARICalon Presiden petahana Joko Widodo (tengah) berswafoto dengan pendukung saat Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019). Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres mendatang.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, program baru Presiden RI Joko Widodo seperti Kartu Pra-kerja, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, dan Kartu Sembako Murah harus diapresiasi.

Bambang menilai, program tersebut merupakan terobosan baru.

"Terobosan itu sudah banyak dilakukan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako Murah, kemudian terobosan kartu kesehatan, dan sekarang kartu untuk tenaga kerja. Menurut saya, ini justru kita harus memberikan apresiasi," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja

Bambang juga menanggapi adanya pandangan bahwa salah satu program baru Jokowi, yaitu Kartu Pra-kerja, tidak ideal dengan kondisi finansial negara.

Sebab Jokowi akan menggaji pemegang kartu tersebut meski belum mendapat pekerjaan.

Bambang mengatakan, justru ini adalah tugas negara untuk mencari anggarannya. Negara wajib memenuhi.

"Jadi bukan soal ada duitnya atau tidak, tetapi justru kewajiban negara mencari sumber-sumber pendapatan negara untuk memenuhi kewajiban negara kepada rakyatnya. Itu dijamin dalam konstitusi," ujar Bambang.

Baca juga: Jokowi: Tiga Kartu Baru Berdasarkan Survei, Bukan Awur-awuran

Bambang juga tidak mempermasalahkan Jokowi yang baru mengeluarkan program ini menjelang pemilu 2019.

Menurut dia, semua pemerintah memiliki proses masing-masing. Pada awal pemerintahan, Bambang menilai, Jokowi fokus memperjuangkan KIP dan KIS.

Setelah berhasil diterapkan, bukan hal aneh jika Jokowi mengembangkannya dalam bentuk kartu lain.

"Itulah terobosan yang dilakukan oleh Presiden. Harusnya kita memberikan apresiasi, bukan malah nyinyir," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X