Ketua DPR: Program Kartu Jokowi Harus Diapresiasi, Bukan Malah Nyinyir

Kompas.com - 04/03/2019, 15:59 WIB
Calon Presiden petahana Joko Widodo (tengah) berswafoto dengan pendukung saat Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019). Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres mendatang. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARICalon Presiden petahana Joko Widodo (tengah) berswafoto dengan pendukung saat Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019). Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres mendatang.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, program baru Presiden RI Joko Widodo seperti Kartu Pra-kerja, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, dan Kartu Sembako Murah harus diapresiasi.

Bambang menilai, program tersebut merupakan terobosan baru.

"Terobosan itu sudah banyak dilakukan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako Murah, kemudian terobosan kartu kesehatan, dan sekarang kartu untuk tenaga kerja. Menurut saya, ini justru kita harus memberikan apresiasi," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja

Bambang juga menanggapi adanya pandangan bahwa salah satu program baru Jokowi, yaitu Kartu Pra-kerja, tidak ideal dengan kondisi finansial negara.

Sebab Jokowi akan menggaji pemegang kartu tersebut meski belum mendapat pekerjaan.

Bambang mengatakan, justru ini adalah tugas negara untuk mencari anggarannya. Negara wajib memenuhi.

"Jadi bukan soal ada duitnya atau tidak, tetapi justru kewajiban negara mencari sumber-sumber pendapatan negara untuk memenuhi kewajiban negara kepada rakyatnya. Itu dijamin dalam konstitusi," ujar Bambang.

Baca juga: Jokowi: Tiga Kartu Baru Berdasarkan Survei, Bukan Awur-awuran

Bambang juga tidak mempermasalahkan Jokowi yang baru mengeluarkan program ini menjelang pemilu 2019.

Menurut dia, semua pemerintah memiliki proses masing-masing. Pada awal pemerintahan, Bambang menilai, Jokowi fokus memperjuangkan KIP dan KIS.

Setelah berhasil diterapkan, bukan hal aneh jika Jokowi mengembangkannya dalam bentuk kartu lain.

"Itulah terobosan yang dilakukan oleh Presiden. Harusnya kita memberikan apresiasi, bukan malah nyinyir," kata dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

Nasional
RS Wisma Atlet Rawat 544 Pasien Positif Covid-19 dan Seorang PDP

RS Wisma Atlet Rawat 544 Pasien Positif Covid-19 dan Seorang PDP

Nasional
Menko PMK: New Normal Bukan Berarti Seenaknya

Menko PMK: New Normal Bukan Berarti Seenaknya

Nasional
Seorang Terduga Teroris Meninggal di RS Polri karena Sakit, Ini Penjelasan Polisi

Seorang Terduga Teroris Meninggal di RS Polri karena Sakit, Ini Penjelasan Polisi

Nasional
Cucu ke-25 Lahir, Wapres Ma'ruf Amin Kirim Doa Lewat Video Call

Cucu ke-25 Lahir, Wapres Ma'ruf Amin Kirim Doa Lewat Video Call

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X