Perludem: KPU Harus Minta Permohonan Provisi agar Uji Materi soal Surat Suara Segera Diputus

Kompas.com - 04/03/2019, 14:13 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Mahkamah Konsitusi mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela.

Dengan permohonan ini, ia berharap MK segera memutus uji materi pasal pencetakan surat suara dan pindah memilih yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adanya putusan provisi, menurut Titi, akan memberikan waktu yang cukup bagi KPU untuk memastikan ketersediaan surat suara bagi pemilih yang menempuh prosedur pindah memilih.

Baca juga: KPU Diminta Cepat Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait dalam Uji Materi Pasal Cetak Surat Suara

"KPU harus meminta permohonan provisi agar perkara ini diputus dengan cepat untuk memastikan tidak ada hak konstitusional warga negara yang tercederai putusan yang terlalu lambat sehingga tidak bisa dieksekusi," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/3/2109).

Menurut Titi, putusan MK harus diputus dengan segera agar tetap bisa dieksekusi untuk pemilu 2019.

Seharusnya, ada durasi waktu yang cukup bagi KPU menindaklanjuti putusan MK sehingga tak ada polemik terkait hak pilih warga negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Titi mengatakan, KPU harus siap menghadapi apa pun putusan MK. Sebab, MK bisa saja mengabulkan atau menolak permohonan uji materi.

Baca juga: KPU Bersedia Jadi Pihak Terkait dalam Uji Materi Aturan Pindah Memilih

 

KPU harus punya berbagai alternatif yang prinsipnya melindungi hak pilih warga negara.

"KPU harus punya kontigensi plan atau rencana darurat untuk merespon berbagai rencana dan strategi alternatif untuk merespon putusan yang dikeluarkan MK. Jadi ditolak MK siap, tidak diterima pun KPU siap," ujar Titi.

Dua orang mahasiswa yang berkuliah di Bogor mengajukan uji materi terkait pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Tunda Migrasi TV Digital, Komisi I: Jangan Tambah Beban Rakyat

Pemerintah Diminta Tunda Migrasi TV Digital, Komisi I: Jangan Tambah Beban Rakyat

Nasional
Beri Jempol untuk Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020, Wapres: Kalian Luar Biasa

Beri Jempol untuk Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020, Wapres: Kalian Luar Biasa

Nasional
Warga di Bekasi Gagal Divaksin karena NIK-nya Dipakai WNA, Ini Kata Kemendagri

Warga di Bekasi Gagal Divaksin karena NIK-nya Dipakai WNA, Ini Kata Kemendagri

Nasional
Pusako Nilai Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Harusnya Terbuka untuk Umum

Pusako Nilai Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Harusnya Terbuka untuk Umum

Nasional
Istilah Berubah-ubah, Penanganan Pandemi Dinilai Membingungkan dan Tanpa Arah

Istilah Berubah-ubah, Penanganan Pandemi Dinilai Membingungkan dan Tanpa Arah

Nasional
Kemenkes Rencanakan Vaksin Dosis Ketiga untuk Umum Tahun Depan

Kemenkes Rencanakan Vaksin Dosis Ketiga untuk Umum Tahun Depan

Nasional
Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Nasional
Luhut: Limbah Medis Selama Pandemi Covid-19 Persoalan Darurat

Luhut: Limbah Medis Selama Pandemi Covid-19 Persoalan Darurat

Nasional
Wapres ke Para Atlet: Saya Terharu atas Prestasi Kalian di Olimpiade

Wapres ke Para Atlet: Saya Terharu atas Prestasi Kalian di Olimpiade

Nasional
Lewat 'Video Call', Wapres Ucapkan Selamat kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020

Lewat "Video Call", Wapres Ucapkan Selamat kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020

Nasional
Sempat Tuai Kritik, Pertanyaan Seputar Integritas di Wawancara Calon Hakim Agung Kini Bisa Diakses

Sempat Tuai Kritik, Pertanyaan Seputar Integritas di Wawancara Calon Hakim Agung Kini Bisa Diakses

Nasional
UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Nasional
Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X