Perludem: KPU Harus Minta Permohonan Provisi agar Uji Materi soal Surat Suara Segera Diputus

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Mahkamah Konsitusi mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela.

Dengan permohonan ini, ia berharap MK segera memutus uji materi pasal pencetakan surat suara dan pindah memilih yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adanya putusan provisi, menurut Titi, akan memberikan waktu yang cukup bagi KPU untuk memastikan ketersediaan surat suara bagi pemilih yang menempuh prosedur pindah memilih.

Baca juga: KPU Diminta Cepat Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait dalam Uji Materi Pasal Cetak Surat Suara

"KPU harus meminta permohonan provisi agar perkara ini diputus dengan cepat untuk memastikan tidak ada hak konstitusional warga negara yang tercederai putusan yang terlalu lambat sehingga tidak bisa dieksekusi," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/3/2109).

Menurut Titi, putusan MK harus diputus dengan segera agar tetap bisa dieksekusi untuk pemilu 2019.

Seharusnya, ada durasi waktu yang cukup bagi KPU menindaklanjuti putusan MK sehingga tak ada polemik terkait hak pilih warga negara.

Titi mengatakan, KPU harus siap menghadapi apa pun putusan MK. Sebab, MK bisa saja mengabulkan atau menolak permohonan uji materi.

Baca juga: KPU Bersedia Jadi Pihak Terkait dalam Uji Materi Aturan Pindah Memilih

KPU harus punya berbagai alternatif yang prinsipnya melindungi hak pilih warga negara.

"KPU harus punya kontigensi plan atau rencana darurat untuk merespon berbagai rencana dan strategi alternatif untuk merespon putusan yang dikeluarkan MK. Jadi ditolak MK siap, tidak diterima pun KPU siap," ujar Titi.

Dua orang mahasiswa yang berkuliah di Bogor mengajukan uji materi terkait pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasar surat permohonan yang tercatat di MK, aturan yang diujimaterikan adalah Pasal 210 ayat (1), (2), (3), Pasal 344 ayat (2), dan Pasal 348 ayat (4).

Pasal tersebut mengatur tentang ketentuan pindah memilih dan pencetakan surat suara pemilu.

Baca juga: MK Terima Berkas Permohonan Uji Materi UU Pemilu soal Pindah Memilih

Diberitakan sebelumnya, sebagian pemilih yang berpindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau yang tercatat di Daftat Pemilih Tambahan (DPTb) terancam tak bisa gunakan hak pilihnya karena jumlahnya sangat besar.

KPU mencatat, jumlah pemilih yang pindah TPS mencapai 275.923 pemilih.

Jumlah ini, di beberapa TPS, ternyata melebihi jumlah ketersediaan surat suara cadangan yang hanya dialokasikan sebesar 2 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS.

Angka 275.923 pemilih masih mungkin bertambah karena KPU terus melakukan penyisiran potensi pemilih yang berpindah TPS hingga 17 Maret 2019.