Fahri Hamzah Prediksi PKS Tak Lolos ke DPR di Pemilu 2019

Kompas.com - 04/03/2019, 11:14 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui seusai Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui seusai Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprediksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak bisa lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu 2019.

Fahri mengatakan, hal ini bisa dilihat dari cara elite PKS mengelola partainya.

"Kalau yang dibangun kultur pimpinan PKS sekarang nih susah. Ngurus DKI saja enggak beres-beres, banyak masalah, yang enggak sanggup kerjakan akhirnya mecat-mecatin orang. Nih, sekarang bagaimana saya mau prediksi PKS lolos threshold? Sementara menjelang pemilu ini dia lakukan dua hal," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Fahri merupakan kader PKS yang sedang bermasalah dengan para pimpinan PKS. Ia dipecat sebagai kader, tetapi menang dalam gugatan hingga tingkat kasasi.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut PKS Tak Cocok dengan Budaya Garbi yang Kosmopolitan

Fahri mengatakan, seluruh caleg yang maju dari PKS diminta menandatangai surat pengunduran diri dengan tanggal kosong. Menurut Fahri, hal tersebut mematahkan semangat para caleg.

"Nanti itu pimpinan bisa tinggal memberikan tanda tangan untuk diserahkan ke KPU, langsung Anda gugur," ujar Fahri.

Kedua, kata Fahri, para kader juga diminta untuk menandatangani kesetiaan ulang terhadap PKS.

Baca juga: Jika Rp 30 Miliar Dibayar, Fahri Bakal Sumbangkan Rp 1 Miliar ke Tiap Provinsi

Fahri bingung kenapa harus ada syarat seperti itu. Dia mengatakan, ini juga membuat kader PKS turun semangatnya.

"Jadi ya enggak bakal lolos lah, berat. Meskipun saya percaya Pak Prabowo menang karena arus bawah, tetapi PKS berat," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tak mau berkomentar mengenai surat pengunduran diri tanpa tanggal yang disebut oleh Fahri.

"Saya tidak komentar tentang pendapat Beliau," ujar Hidayat.

Baca juga: MA: PK Tak Menunda Kewajiban PKS Bayar Rp 30 Miliar ke Fahri Hamzah

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, elektabilitas PKS belum aman untuk lolos ke DPR periode 2019-2024.

Hasil survei pada 18-25 Januari 2019 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia, elektabilitas PKS sebesar 4 persen.

Angka tersebut belum aman lantaran ada margin of error sebesar 2,8 persen. Artinya, angka tersebut bisa bertambah atau berkurang 2,8 persen.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X