Fahri Hamzah Prediksi PKS Tak Lolos ke DPR di Pemilu 2019

Kompas.com - 04/03/2019, 11:14 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui seusai Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui seusai Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprediksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak bisa lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu 2019.

Fahri mengatakan, hal ini bisa dilihat dari cara elite PKS mengelola partainya.

"Kalau yang dibangun kultur pimpinan PKS sekarang nih susah. Ngurus DKI saja enggak beres-beres, banyak masalah, yang enggak sanggup kerjakan akhirnya mecat-mecatin orang. Nih, sekarang bagaimana saya mau prediksi PKS lolos threshold? Sementara menjelang pemilu ini dia lakukan dua hal," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Fahri merupakan kader PKS yang sedang bermasalah dengan para pimpinan PKS. Ia dipecat sebagai kader, tetapi menang dalam gugatan hingga tingkat kasasi.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut PKS Tak Cocok dengan Budaya Garbi yang Kosmopolitan

Fahri mengatakan, seluruh caleg yang maju dari PKS diminta menandatangai surat pengunduran diri dengan tanggal kosong. Menurut Fahri, hal tersebut mematahkan semangat para caleg.

"Nanti itu pimpinan bisa tinggal memberikan tanda tangan untuk diserahkan ke KPU, langsung Anda gugur," ujar Fahri.

Kedua, kata Fahri, para kader juga diminta untuk menandatangani kesetiaan ulang terhadap PKS.

Baca juga: Jika Rp 30 Miliar Dibayar, Fahri Bakal Sumbangkan Rp 1 Miliar ke Tiap Provinsi

Fahri bingung kenapa harus ada syarat seperti itu. Dia mengatakan, ini juga membuat kader PKS turun semangatnya.

"Jadi ya enggak bakal lolos lah, berat. Meskipun saya percaya Pak Prabowo menang karena arus bawah, tetapi PKS berat," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tak mau berkomentar mengenai surat pengunduran diri tanpa tanggal yang disebut oleh Fahri.

"Saya tidak komentar tentang pendapat Beliau," ujar Hidayat.

Baca juga: MA: PK Tak Menunda Kewajiban PKS Bayar Rp 30 Miliar ke Fahri Hamzah

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, elektabilitas PKS belum aman untuk lolos ke DPR periode 2019-2024.

Hasil survei pada 18-25 Januari 2019 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia, elektabilitas PKS sebesar 4 persen.

Angka tersebut belum aman lantaran ada margin of error sebesar 2,8 persen. Artinya, angka tersebut bisa bertambah atau berkurang 2,8 persen.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X