Politik Uang dan Ujaran Kebencian Dinilai Gangguan Utama bagi Pemilih di Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan menilai, ujaran kebencian dan politik uang berpotensi tinggi mengganggu pemilih dalam menyalurkan hak suaranya du Pemilu 2019.

"Penggunaan isu SARA, politik uang masih punya potensi tinggi (terjadi) prateknya di 2019. Itu juga jadi ancaman tersendiri untuk para pemilih," kata Erik dalam diskusi bertajuk 'Menyelamatkan Suara Pemilih' di Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Menurut dia, ujaran kebencian bisa merusak kemampuan publik dalam menentukan pilihannya secara jernih. Pemilih bisa mengabaikan pendirian dan penilaiannya yang rasional. 

Baca juga: Survei Charta Politika: Toleransi Masyarakat terhadap Politik Uang Masih Tinggi

"Harusnya pemilih diberi kebebasan untuk menentukan hak pilih berdasarkan pendiriannya, berdasarkan penilaian, bukan karena pengaruh ujaran kebencian, akhirnya membenci salah satu pihak, salah satu calon atau membenci salah satu partai dan terpaksa menjatuhkan pilihannya ke yang lain," kata Erik.

Kedua, persoalan politik uang. Erik menjelaskan, potensi terjadinya praktek politik uang di Pemilu 2019 masih tinggi. Ia menilai sebagian besar masyarakat masih cenderung permisif terhadap politik uang.

"Mereka menganggap wajar politik uang di pemilu. Hal-hal seperti itu tidak terlalu baik bagi iklim demokrasi kita. Seharusnya pemilih diberikan progran kerja, diberikan opsi-opsi pilihan karena kapasitas dan kemampuan," ujarnya.

Baca juga: Kampanye di Purbalingga, Prabowo Komentari Politik Uang

Erik memandang, dua hal ini patut menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya untuk mengedukasi pemilih secara berkesinambungan.

"Ini tantangan dalam mengedukasi pemilih kemudian supaya mereka punya kebebasan yang baik, mereka punya keleluasaan yang cukup dalam menjatuhkan pilihannya di Pemilu 2019," pungkasnya.