Politik Uang dan Ujaran Kebencian Dinilai Gangguan Utama bagi Pemilih di Pemilu 2019

Kompas.com - 03/03/2019, 12:40 WIB
Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta (tengah) dan Peneliti SPD Erik Kurniawan (kanan) dalam pernyataan sikap bersama di Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (3/3/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta (tengah) dan Peneliti SPD Erik Kurniawan (kanan) dalam pernyataan sikap bersama di Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan menilai, ujaran kebencian dan politik uang berpotensi tinggi mengganggu pemilih dalam menyalurkan hak suaranya du Pemilu 2019.

"Penggunaan isu SARA, politik uang masih punya potensi tinggi (terjadi) prateknya di 2019. Itu juga jadi ancaman tersendiri untuk para pemilih," kata Erik dalam diskusi bertajuk 'Menyelamatkan Suara Pemilih' di Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Menurut dia, ujaran kebencian bisa merusak kemampuan publik dalam menentukan pilihannya secara jernih. Pemilih bisa mengabaikan pendirian dan penilaiannya yang rasional. 

Baca juga: Survei Charta Politika: Toleransi Masyarakat terhadap Politik Uang Masih Tinggi

"Harusnya pemilih diberi kebebasan untuk menentukan hak pilih berdasarkan pendiriannya, berdasarkan penilaian, bukan karena pengaruh ujaran kebencian, akhirnya membenci salah satu pihak, salah satu calon atau membenci salah satu partai dan terpaksa menjatuhkan pilihannya ke yang lain," kata Erik.

Kedua, persoalan politik uang. Erik menjelaskan, potensi terjadinya praktek politik uang di Pemilu 2019 masih tinggi. Ia menilai sebagian besar masyarakat masih cenderung permisif terhadap politik uang.

"Mereka menganggap wajar politik uang di pemilu. Hal-hal seperti itu tidak terlalu baik bagi iklim demokrasi kita. Seharusnya pemilih diberikan progran kerja, diberikan opsi-opsi pilihan karena kapasitas dan kemampuan," ujarnya.

Baca juga: Kampanye di Purbalingga, Prabowo Komentari Politik Uang

Erik memandang, dua hal ini patut menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya untuk mengedukasi pemilih secara berkesinambungan.

"Ini tantangan dalam mengedukasi pemilih kemudian supaya mereka punya kebebasan yang baik, mereka punya keleluasaan yang cukup dalam menjatuhkan pilihannya di Pemilu 2019," pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei KPAI: 43 Persen Siswa Keluhkan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring

Survei KPAI: 43 Persen Siswa Keluhkan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring

Nasional
Polri Tahan Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

Polri Tahan Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

Nasional
Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa Hari Ini, Prabowo Akan Ditetapkan Jadi Ketua Umum Lagi

Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa Hari Ini, Prabowo Akan Ditetapkan Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

Nasional
Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nasional
Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Nasional
Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X