Kompas.com - 02/03/2019, 17:04 WIB
Konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKonferensi pers di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, pihaknya menggunakan strategi mikro untuk memanfaatkan sisa waktu kampanye yang tinggal 40 hari lagi.

Menurut AHY, pihaknya tidak lagi berbicara strategi makro di sisa waktu yang tinggal sedikit. Oleh karenanya, harus ada langkah yang lebih strategis dan lebih akurat.

"Tidak bisa kita memastikan, menjamin mengumpulkan massa katakanlah 10 ribu, 20 ribu orang, kemudian kita yakin orang itu akan memilih kita," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019). 

Baca juga: Demokrat Tunjuk Dua Panglima Pemenangan Wilayah Timur dan Barat

"Secara mikro kita harus membuat strategi dari rumah ke rumah, dari kedai ke kedai, dari warung kopi ke warung kopi," sambungnya.

Menurut AHY, melalui strategi tersebut justru lebih bisa terbangun dialog-dialog yang memberikan keyakinan bagi pemilih, terutama swing voters atau undicided voters untuk menentukan pilihannya.

Baca juga: Targetkan Raih 15 Persen Suara, Demokrat Tak Ingin Pesimis

Selain strategi tersebut, Partai Demokrat juga menggunakan strategi lainnya, seperti kampanye di media sosial.

"Yang sudah dilakukan Partai Demokrat, kami melakukan townhall meeting di GOR, di tempat yang lebih kecil. Sesekali di ballroom, turun ke lapangan dan mendatangkan masyarakat di sekitar, kemudian mengangkat atau membahas isu-isu yang relevan," ujar dia.

Kompas TV Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono berpidato politik pasca ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Demokrat, SBY sebagai penanggung jawab pemenangan Pemilu 2019 partai Demokrat. Dalam pidatonya AHY menyampaikan rekomendasi Partai Demokrat kepada presiden terpilih di Pilpres 2019. Partai Demokrat menilai presiden terpilih nanti harus mampu memperbaiki kondisi perekonomian yang dinilai Demokrat tengah sulit dan juga memperluas lapangan kerja. Demokrat juga meminta kepada presiden terpilih nanti untuk menjadikan hukum tidak tebang pilih tajam ke bawah tumpul ke atas. Selain rekomendasi Partai Demokrat untuk presiden terpilih, AHY juga menyampaikan pandangan Partai Demokrat tentang pilpres yang berbarengan dengan Pemilu Legislatif. Menurut AHY pemilu serentak akan menggerus jumlah parpol dan Indonesia lebih cocok dengan sistem multi partai.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.